Tuhepaly dukung Masohi jadi Kota

oleh -44 views
Link Banner

@Porostimur.com | Ambon : Dimekarkannya Kota Masohi sebagai Daerah Otonom Baru (DOB) dari Kabupaten Maluku Tengah, sudah bukan menjadi wacana bagi beberapa kalangan semata.

Pasalnya, pemekaran wilayah ini sudah memenuhi syarat pemekaran yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Daerah Otonom.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku maupun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Tengah (Malteng) harus mengapresiasi aspirasi pemekaran wilayah dimaksud.

Hal ini ditegaskan Wakil Ketua Komisi A DPRD Maluku, Drs Darul Kutni Tuhepaly, saat berhasil dikonfirmasi @porostimur.com di Ambon, Kamis (27/6).

Link Banner

”Maluku kan sudah mengusulkan 13 DOB. 13 DOB itu nantinya terealisasi setelah Wapres Jusuf Kalla menghapus moratorium pemekaran wilayah pada bulan Oktober. Termasuk di dalamnya Maluku juga mengusulkan Masohi menjadi Kota. Karena apa? Di Indonesia peletakan batu pertama di beberapa kota, termasuk Palangkaraya dan Masohi di Maluku. Justru itu, pemerintah pusat memindahkan ibukota negara ke Palangkaraya, betul karena ada sejarahnya. Begitu juga Kota Masohi di Maluku,” ujarnya.

Baca Juga  Kasus begal, keluarga korban audiens dengan Kapolres Malteng

Menurutnya, isu pemekaran Kota Masohi ini harus mendapatkan dukungan Pemkab Malteng maupun masyarakatnya sendiri.

”Kota Masohi dimekarkan, maka Pemprov Maluku harus menerima darah otonomi baru ini. Tapi ini tergantung Pemkab dan DPRD Malteng, apakah sudah siap mau memberikan rekomendasi kepada DOB Kota Masohi ini. Tinggal bagaimana masyarakat yang ada di Malteng mau melakukan apresiasi. Karena aturan otonomi daerah yang baru itu, untuk kota harus ada 4 kecamatan. Jadi sudah termasuk Kecamatan Amahai, Kota Masohi, TNS, dan Elpaputih. Justru itu, masyarakat dari 4 kecamatan itu sangat apresiasi untuk Pemerintah Kabupaten Malteng. Segera harus mengusulkan pemekaran, dengan persyaratan otonomi daerah baru. Harus ada potensi daerah, jumlah penduduk, luas wilayah dan SDM,” tegasnya.

Opini ini, akunya, ternyata masih belum menjadi trend bagi Pemkab Malteng sendiri.

Baca Juga  Semarak peringatan Hari Pattimura ke-201 di Manokwari

[masterslider id=”1″]

Salah satu contohnya, Wakil Bupati Malteng, J. Leleury sendiri bahkan kaget mendengar isu pemekaran wilayah Kota Masohi menjadi DOB tersebut.

Ketika saya jumpa dengan Wabup Malteng, Pak Leleury, saya mengusulkan itu dan beliau kaget. Beliau bilang, bagaimana Kota Masohi mau dimekarkan, lalu kabupatennya mau dipindahkan ke mana? Saya katakan bisa saja dipindahkan di Seram Utara, atau daerah TNS. Dan beliau kaget. Beliau katakan beliau baru tau dari saya,” terangnya.

Masalah Kota Masohi menjadi DOB ini, terangnya, juga sudah dibicarakan hingga tringkjat pemerintah pusat, khususnya DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri, khususnya Dirjen Otonomi Daerah (Otda).

”Ketika kita Komisi A jumpa dengan Komisi VI DPR RI, pada saat itu yang menerima kita Wakil Ketua Komisi DPRD RI, Reza Patria dari Gerindra. Beliau sangat menyambut baik. Dan ketika selesai bicara mengenai 13 DOB, kita ketemu dengan Menteri Dalam Negeri, dalam hal ini diwakili Dirjen Otonomi Daerah atau Otda. Departemen Dalam Negeri sendiri menyampaikan otonomi baru pemekaran Kota Masohi, kita semua kaget. Tetapi, itu usul dari masyarakat,” tambahnya.

Baca Juga  Politikus Hanura Buka-bukaan Soal Karakter Asli Wiranto, Pengkhianat hingga Rakus

Secara politis dan legislasi, tambahnya, masalah Kota Masohi menjadi DOB ini mendapatkan dukungan dari Komisi A DPRD Maluku yang membawahi masalah dimaksud.

”Jadi saya sebagai Wakil Ketua Komisi A DPRD Provinsi Maluku, sangat apresiasi untuk masyarakat yang ada di Kota Masohi. Saya minta mereka ketemu kami di DPRD Provinsi Maluku. Komisi A siap dan mau menjembatani, mau menyambut kepentingan masyarakat yang ada di Kota Masohi. Tinggal bagaimana Pemkab Malteng harus segera merekomendasikan ke DPRD Malteng,” pungkasnya. (keket)