Porostimur.com | Jakarta: Rencana pemerintah untuk mempermudah investasi melalui Undang Undang Sapu Jagat atau Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dikhawatirkan memperparah krisis ekologi dan berpotensi meningkatkan risiko bencana terkait iklim.
Koordiantor Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Merah Johansyah menilai, upaya pemerintah mempermudah investasi bakal memperparah krisis ekologi dan konflik sosial di Indonesia.
“Ketika Pak Jokowi menyatakan akan menggenjot investasi, artinya lingkungan akan kembali dikorban. Itu makin terlihat saat ini,” ucapnya.
Merah mencontohkan rencana pemrosesan izin tambang nikel di pulau kecil, sepeti Pulau Obi di Maluku Utara dan limbahnya akan dibuang di laut dalam. Upaya ini dinilai berisiko besar terhadap lingkungan dan bisa memicu bencana.
Omnibus Law
Merah mengingatkan, rencana pemerintah untuk mempermudah investasi melalui Undang Undang Sapu Jagat atau Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja bisa memperburuk krisis ekologi, selain konflik sosial.
Fakta di lapangan, banyak sekali tumpang tindih izin usaha sumber daya alam dengan kehutanan. Oleh karena itu, untuk membuat izin yang benar mestinya tidak bisa dipercepat.
Setidaknya ada tujuh poin substansi dalam draft Omnibus Law yang perlu dikritisi antara lain, terminologi izin lingkungan yang dihilangkan dan tidak menjadi syarat penerbitan izin usaha.
