Saya tentu berharap Jokowi tak memenuhi kriteria itu.
Jokowi harus sadar penundaan Pemilu 2024 bagai mengencingi reformasi dan konstitusi. Jangankan mendukung, membiarkan gagasan itu berkembang di publik saja adalah hal yang haram dalam alam demokrasi.
Jokowi perlu ingat pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang menyebut presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Sementara itu, pasal 22E ayat (1) UUD 1945, yang merupakan hasil reformasi, jelas-jelas menyatakan pemilu digelar 5 tahun sekali.
Saya begitu berharap Jokowi tampil di publik, kemudian tegas menolak penundaan Pemilu 2024, perpanjangan masa jabatan, penambahan periode, atau berbagai tindakan merusak demokrasi lainnya.
Tak cukup sekadar mengatakan menghormati konstitusi. Apalagi dengan ceroboh menyebut usulan penundaan Pemilu 2024 bagian dari demokrasi. Demokrasi macam apa yang menabrak konstitusi, Pak Jokowi?
Tampaknya Jokowi perlu belajar dari Barack Obama, Presiden ke-44 Amerika Serikat. Obama menolak dengan tegas melanjutkan kepemimpinan meski survei menunjukkan kepuasan publik sedang tinggi-tingginya.
Pada Juni 2015, survei CNN/ORC mencatat kepuasan terhadap Obama mencapai 50 persen, tertinggi sejak 2013. Bulan berikutnya, kepuasan publik terhadap Obama berada di angka 47 persen.
