Ia menyebut banyak perempuan di Maluku berperan sebagai nelayan dan petani, namun belum memiliki pengakuan administratif yang memadai sehingga sulit mengakses pembiayaan dan program pemberdayaan.
“Padahal potensi ekonomi perempuan di Maluku sangat besar, termasuk di sektor pariwisata berbasis masyarakat dan pengolahan pangan lokal,” jelasnya.
Komitmen Pemda dan Tantangan Sosial
Sementara itu, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mendorong pembangunan yang inklusif dan responsif gender.
Ia mengakui kondisi geografis Maluku yang terdiri dari ribuan pulau menjadi tantangan dalam pemerataan layanan dasar.
“Perempuan adalah kekuatan penting dalam pembangunan daerah. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan gerakan perempuan,” tegasnya.
Lewerissa juga menyoroti sejumlah persoalan krusial yang masih dihadapi perempuan di Maluku, seperti kekerasan seksual, perkawinan anak, perdagangan orang, serta ketimpangan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan.
Menurutnya, penanganan persoalan tersebut membutuhkan kerja sama lintas sektor serta keterlibatan aktif masyarakat.
Rumuskan Kebijakan Responsif Gender
Forum Konsolidasi Perempuan Seribu Pulau ini akan berlangsung hingga Sabtu (13/6/2026) dengan agenda diskusi tematik yang diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan pembangunan yang lebih responsif gender di Maluku.
