“Kami menagih janji Ibu Sherly Tjoanda dan Kiyai Sarbin Sehe untuk membangun jalan lingkar Pulau Makeang,” ujar salah satu warga.
Persoalan jalan lingkar Makeang sendiri bukan hal baru. Sejak Provinsi Maluku Utara berdiri, tuntutan pembangunan akses tersebut terus disuarakan masyarakat, mulai dari era Gubernur Thaib Armayin, Abdul Gani Kasuba, hingga pemerintahan saat ini.
Akses Terbatas Picu Ketimpangan Layanan
Ketiadaan jalan lingkar dinilai berdampak besar terhadap kehidupan masyarakat Pulau Makeang, terutama dalam akses layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.
Warga yang berada jauh dari pusat layanan harus menempuh perjalanan berjam-jam, baik melalui jalur laut dengan kondisi cuaca yang tidak menentu maupun melalui jalan darat yang belum memadai.
Di sektor kesehatan, kondisi ini bahkan berisiko bagi warga yang membutuhkan penanganan medis darurat.
Harapan pada Intervensi Pemprov
Meski Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan di bawah kepemimpinan Bupati Bassam Kasuba dan Wakil Bupati Helmi Umar Muchsin telah membangun sebagian ruas jalan, masyarakat menilai diperlukan intervensi pemerintah provinsi untuk menyelesaikan pembangunan secara menyeluruh.
Warga berharap Gubernur Maluku Utara dapat segera mengambil langkah konkret guna menjawab kebutuhan mendesak tersebut.
