Di lain sisi, mendagri mencontohkan daerah yang berhasil mencapai target vaksinasi karena menggunakan basis administrasi pemerintahan.
“Seperti yang dilakukan DKI dan Bali. Di Bali dimulai berbasis banjar (kampung). Setiap kampung ada balai banjar. Sehingga terjadi penyebaran vaksinator di setiap banjar, kampung lebih kecil daripada desa. Setelah itu kepala banjarnya aktif memanggil masyarakat, siapa yang belum divaksin, dia diundang ke sana. Di sana kecepatan vaksin sangat cepat sekali. Itu juga tidak ada pengumpulan massa, sehingga tidak ada penularan juga,” urainya.
Berikutnya, kata Mendagri, di Jakarta digunakan basis pemerintahan Rukun Warga (RW). Jadi per RW, begitu vaksin datang dibagi sekaligus dengan sarana prasarananya. Kecepatannya lebih tinggi lagi daripada Bali karena berbasis RW.
“Mobilisasinya lebih mudah karena ada tokoh-tokoh masyarakat di RW,” lanjutnya.
Mendagri menuturkan, ada daerah yang berbasis pusat vaksinasi seperti di Gelanggang Olah Raga (GOR)
Dengan dipusatkan di gedung tertentu, orangnya yang diundang ke sana.
Namun demikian, terdapat problem apabila dilakukan secara terpusat seperti itu. Sebab, apabila terjadi kerumunan akan ada potensi penularan.
