Wiranto Suruh Pengungsi Pulang, KKBMM Minta Hapus Maluku dari Peta NKRI

oleh -108 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Badan Pengurus Pusat-Kerukunan Keluarga Besar Masyarakat Maluku (KKBMM) Meng eluarkan sikapnya, terkait pernyataan Menko Polhukam RI, Wiranto yang meminta pengungsi Ambon pulang ke rumah karena menjadi beban pemerintah.

Pernyataan Badan Pengurus Pusat KKBMM tersebut ditandatangani Ketua Umum Dr.(Cand). Djamaludin Koedoeboen, SH.MH dan Sekretaris Jenderal Ir. Semmy Miltov Luhukay, MM.

Dalam pernyataannya KKBMM menilai bahwa pernyataan Menko Polhukam RI tersebut mencerminkan Wiranto tidal layak sebagai pejabat negara dan seorang pembantu presiden.

Menurut KKBMM, persoalan ini bukan hanya soal gempa, tetapi dalam banyak hal, negara kerap tidak hadir bersentuhan dengan orang Maluku

“Kami sudah sering dikecewakan, sebagai contoh paling nyata ketika terjadi kerusuhan 20 tahun silam, Wiranto selaku panglima ABRI telah gagal mengemban tugas, paling tidak mencegah warga negara berseteru,” tulis isi pernyataan tersebut.

Baca Juga  Antisipasi Coronavirus, Pemprov Malut Putus Hubungan Dengan Manado

KKBMM juga menyayangkan sikap Wiranto yang dianggap menciderai dan melecehkan orang Maluku. Padahal menurut mereka, di tengah situasi sekarang ini, dimana masih terjadi rentetan gempa maka ada hikmah tersendiri, dimana orang-orang beda agama yang dulu pernah berkonflik, sekarang saling sambut, saling tolong, penuh haru, kasih dan sayang.

“Bahwa pernyataan Wiranto ini tidak hanya menghina kami, yang dikesankan merepotkan negara, tetapi kami yang sedang tertimpa masalah telah dianggap menjadi biang masalah”, papar KKBMM.

Selain itu, KKBMM juga menyebutkan, jika para pejabat negara sudah tidak mengganggap Maluku sebagai bagian dari NKRI, maka adalah lebih baik apabila Wiranto menghapus pulau-pulau Maluku dari Peta Indonesia.

Baca Juga  Malam-malam, Bang Bahar Bagi Masker dan Sembako ke Tukang Ojek & Tukang Becak

“Kalau perlu keluarkan kami dari NKRI agar negara tidak perlu mengeluarkan anggaran sebagai cermin beban negara terhadap orang-orang Maluku,” gugat KKBMM sebagaimana siaran personal yang diterima redaksi porostimur.com, Rabu (2/10).

KKBMM juga berharap pernyataan sikap mereka segera mendapat respon dari pemerintah dalam hal ini Kemenko Polhukam RI (red/ebot)