Oleh: Isa Ansori, Kolumnis dan Akademisi Tinggal di Surabaya
Kontestasi pilpres 2024 semakin dekat, ibarat pertandingan, katanya paslon dukungan istana sudah diatas angin, berbagai survey dikerahkan untuk membangun opini bahwa mereka akan memenangkan pertandingan. Namun sayangnya sang pemain tahu kemampuan, tahu kenyataan, bahwa yang dibangun survey itu adalah bukan kenyataan sebenarnya, itu hanyalah alat propaganda untuk mempengaruhi opini publik. Inilah bagian dari cara cara propaganda memanipulasi kesadaran publik kalau kalau main curang bisa dimaklumi oleh publik.
Dalam berbagai survey, paslon dukungan istana selalu diberi angka mendekati 50 %, bahkan bisa diduga menjelang 7 hari pelaksanaan pilpres angka yang dimunculkan adalah diatas 50 %, sebagai bagian dari melegalkan dugaan perbuatan curang untuk pemilu satu putaran. Jadi tidak sepatutnya kalau yakin menang dan percaya bahwa angka survey itu adalah realitas yang benar, melakukan hal hal yang menodai demokrasi.
Faktanya dilapangan hal yang dilakukan sangat berbeda dengan realitasnya. Di beberapa wilayah di Indonesia banyak ditemukan praktek politik uang dibagi bagikan ke rakyat dengan besaran antara 100 – 200 ribu, bahkan karena pembagian yang tak rata diantara mereka saling bentrok menuntut pembagian yang adil. Menggunakan bansos yang yang didanai APBN untuk kepentingan calon yang didukung oleh istana. Bahkan yang kasat mata, tanpa memperdulikan etika, presiden mengatakan bahwa pejabat pemerintah, presiden, menteri, gubernur dan ASN boleh berpihak dan berkampanye, padahal dibolehkannya dengan syarat mengajukan izin cuti. Yang terjadi justru aturan dilanggar, etika tak dihiraukan.
