Pada saat yang sama, berbagai persoalan maupun praktik baik yang ditemukan di Kampung Keluarga Berkualitas diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk menyempurnakan kebijakan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Dengan demikian, pembangunan kependudukan diharapkan membentuk satu siklus yang utuh, mulai dari penyediaan data, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi hingga penyempurnaan kebijakan.
Maluku Butuh Kebijakan Berbasis Wilayah
Sebagai provinsi kepulauan, Maluku memiliki karakteristik geografis, sosial, ekonomi dan demografis yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya.
Kondisi tersebut membuat kebijakan kependudukan tidak bisa diterapkan dengan pola yang seragam.
“Kita tidak hanya berbicara mengenai berapa jumlah penduduk, tetapi juga di mana penduduk tinggal, bagaimana kualitasnya, bagaimana persebarannya, bagaimana struktur umurnya, bagaimana kondisi keluarganya, serta bagaimana memastikan setiap penduduk memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi dalam pembangunan,” ujar Sadali.
Ia menekankan, setiap kabupaten dan kota di Maluku memiliki tantangan kependudukan yang berbeda. Karena itu, intervensi pemerintah harus disusun berdasarkan kebutuhan dan karakteristik masing-masing wilayah.
