“Pendekatan yang kita gunakan tidak boleh seragam. Tantangan kependudukan di wilayah-wilayah di Provinsi Maluku sangat beragam. Karena itu, intervensi dan kebijakan juga harus disesuaikan dengan karakteristik serta kebutuhan masing-masing wilayah,” katanya.
Sinkronisasi Provinsi hingga Desa
Pemprov Maluku juga mendorong agar kebijakan kependudukan memiliki kesinambungan mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota hingga desa dan kelurahan.
Prioritas yang telah ditetapkan dalam Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Provinsi Maluku harus diterjemahkan dalam perencanaan pembangunan kabupaten/kota dan kemudian diwujudkan melalui program konkret di tingkat desa, kelurahan serta Kampung Keluarga Berkualitas.
Sadali juga menekankan pentingnya pemanfaatan data kependudukan sebagai dasar pengambilan kebijakan, penguatan kolaborasi lintas sektor serta menjadikan Kampung Keluarga Berkualitas sebagai lokus integrasi program dan inovasi pembangunan.
Menurutnya, pembangunan kependudukan bukan pekerjaan satu organisasi perangkat daerah. Pemerintah daerah membutuhkan dukungan dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, media dan berbagai mitra pembangunan.
“Semua pihak harus bergerak dalam satu arah untuk mewujudkan masyarakat Maluku yang sehat, produktif, berdaya saing, sejahtera dan berkualitas,” ujarnya.
