48 Ronin

oleh -27 views
Link Banner

Oleh: Asghar Saleh, Politisi dan Pegiat Sosial

“Puisi membawa apa yang tak terkatakan, sebagaimana adanya ke dunia – seakan akan untuk pertama kalinya”.

Martin Heidegger mengatakan ini untuk mengingatkan daya puisi. Ia tak sekedar kumpulan kata-kata. Bukan pula gerak dialektis antara kosmos dan khaos, antara anarki dan harmoni tetapi lebih dari itu, puisi jadi rumah bagi kata-kata yang bergerak secara kontinyu antara bunyi dan arti, antara dorongan ekspresif dan niatan berkomunikasi. Tak hanya menggambarkan keterkesimaan. Ia kadang menyemburkan perlawanan. Mewakili yang gelisah dan cemas.

Seturut itu, saya tertarik pada sebuah puisi karya WS Rendra, “Sajak Seorang Tua Untuk Isterinya”. Puisi ini dikirimkan isteri seorang pegawai KPK yang diberhentikan dengan dalih tak lulus tes wawasan kebangsaan. Saya membaca dengan haru. Ia menjemput suaminya untuk “pulang” karena tugas telah usai. Meski yang usai itu berujung sebuah penghinaan oleh pimpinan kepada mereka yang puluhan tahun bekerja menangkap pencuri uang rakyat. Saya memilih “penghinaan” karena pemberhentian itu sebuah laku terkutuk yang didesain dengan banyak cara.

Puisi ini memulihkan kebisuan. Ia menghadirkan kembali “sesuatu” yang dipinggirkan dalam ruang diskursif. Menjadi penanda jika kehormatan adalah kepingan lain dari sebuah kepribadian. Sebuah entitas yang puguh.

Kita menyandang tugas
Karena tugas adalah tugas
Bukannya demi surga atau neraka
Tetapi demi kehormatan seorang manusia

Penggalan puisi Rendra ini menjadikan kita bersua dengan identitas. Sesuatu yang bertaut erat dengan kebenaran tentang diri. Identitas merangkul kehormatan. Dan karenanya Ia meletup ketika ada penindasan. Mengutip James Baldwin ; sebuah identitas dipertanyakan hanya ketika Ia terancam, seperti ketika yang berkuasa mulai runtuh, atau ketika orang yang tertindas mulai bangkit atau ketika orang asing melintasi gerbang. “Yang tertindas” di sini adalah mereka yang dipaksa “mangkat” saat bekerja. Disingkirkan oleh negara yang selama ini mereka bela dengan antusias.

Baca Juga  DPRD Dukung Langkah Pemda Halbar Perangi Covid -19

Lebih dari dua dekade lalu, sebuah lembaga dibentuk menyusul bara reformasi yang meletup dan memaksa Republik kembali ke “jalan yang benar”. Di jalan itu, tak boleh ada kerikil dan onak duri yang merintang. Sudah terlalu banyak uang negara yang disalahgunakan dengan sadar. Persekutuan jahat terlanjur memilin. Karena itu butuh “perang” dengan mesin yang luar biasa. Keluarbiasaan itu melintasi sekat kekuasaan. Tak ada hegemoni di sana. Ia hanya tunduk pada kuasa rakyat. Dan Ia bekerja untuk keadilan. Lahirlah lembaga super bernama Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK bermuasal dari gabungan tiga kata kunci dengan makna berbeda.

Kata kunci pertama adalah “Komisi” – merujuk pada yang hidup. Ada aktor – sekumpulan orang yang berniat sama. Mereka direkrut negara dengan melewati banyak ujian. Dilatih sana-sini agar integritasnya tak mudah gores oleh rayuan sekecil apapun. Beberapa pegawai adalah lulusan terbaik dari sejumlah kampus. Beberapa yang lain lulusan akademi polisi. Setelah bergabung, orang-orang itu menjalani banyak pelatihan untuk menjadi analis dan tekhnisi di bidang hukum, intelejen, keuangan, auditing, fraud, investigasi, pengamanan, IT hingga komunikasi. Tugas mereka nantinya adalah memastikan tukang rasuah tak bergentayangan.

Tugas itu sebuah kehormatan. Mereka seperti Ronin dalam heroisme Jepang di masa lalu. Dalam sumpah para Ronin – ksatria yang berjuang dengan samurai – kehormatan dan kesetiaan adalah segalanya saat bertugas menegakkan kebenaran dan keadilan. Mereka tahu jalan kewajiban dan mengikutinya tanpa ragu.

Saya ingat sebuah testimoni dalam film “47 Ronin” besutan sutradara Carl Rinsch dengan aktor utama Keanu Reeves. Oishi, ketua Ronin yang mengabdi pada Asano Naganori, tak terima tuannya dipermalukan dan dipaksa melakukan “seppuku” meski tak bersalah. Ia lalu mengajak para Ronin yang tersisa untuk mengangkat samurai. “Saat kesalahan tak dibalas, saat kejahatan tak dihukum, dunia jadi tak seimbang”.

Baca Juga  Manchester City yang Sunyi di Lapangan

Yang tak seimbang itu tengah berlangsung kini. Ketika KPK makin digdaya, orang-orang yang membuat Undang Undang tetiba sadar ada banyak bahaya yang mengancam. Dengan kuasa derivatif, mereka kemudian mencari celah untuk menggembosi. Undang-Undang direvisi. Pasal-pasal yang menjebak dimasukkan. Salah satu poin krusial adalah klausul pindah status dari pegawai sebuah lembaga yang sejak awal didesain untuk independen menjadi pegawai negara. Dan sebuah “ujian” bertitel tes wawasan kebangsaan dilakukan sebagai syarat pindah status. Dari seribuan lebih pegawai, ada puluhan yang tak lulus. Mereka dicap “taliban”. Entah apa maksudnya. Dan mereka disingkirkan. 48 pegawai itu sebagian adalah ujung tombak paling runcing dalam pemberantasan korupsi.

Banyak debat dan kontraversi. Keputusan memecat dikaji lembaga negara lain yang bertugas memeriksa sengketa. Hasilnya merekomendasi “pemulihan” karena pemecatan dianggap menyalahi aturan. Tarik menarik kuasa saling berdesakan mencari kepastian. Tapi pimpinan KPK kukuh. Presiden yang diharap bersikap memilih diam. Sikap bisu juga berhamburan dari Senayan, tempat wakil rakyat berkantor dengan nyaman. Dan kita kehilangan 48 “Ronin” yang dibunuh oleh tangan kekuasaan yang ketakutan di balik topeng konstitusi. Para Ronin itu memilih pergi. Mungkin untuk menjaga kehormatan sebagaimana dituliskan Si Burung Merak.

Karena sesungguhnya kita bukan debu
Meski kita telah reot, tua renta dan kelabu
Kita adalah kepribadian
Dan harga kita adalah kehormatan kita

Di ujung yang lain, kata kunci kedua “Korupsi” – yang bertumpu pada gerak yang tak mati seperti mengalami “soft landing” setelah sempat dibebat turbulensi penegakan hukum yang mematikan. Ada kebebasan baru. Aktifitas yang digerakkan secara sadar untuk mengeruk keuntungan lewat praktek-praktek penuh nista seperti menemui ujung terowongan yang membebaskan. Ada kemenangan yang dirayakan. Regulasi juga “direvitalisasi” untuk memberi rasa aman bagi para koruptor. Pelakunya bisa personal atau mereka yang bergerombol. Beleid mahkamah paling baru malah memberi ruang pengurangan hukuman jika para pencuri uang rakyat itu mengaku khilaf saat mencuri.

Baca Juga  Gonone

Kehilangan para Ronin dan bangkitnya perlawanan kawanan pencuri mereduksi kata kunci ketiga ; “Pemberantasan” yang selama ini menjaga batas antara “Komisi, tempat orang-orang baik bekerja dengan “Korupsi – sebuah kejahatan luar biasa yang menghitamkan wajah negeri. Pemberantasan yang berisi diksi “melawan” seperti menemui ruang hampa udara. Dia bukan lagi palagan yang disesaki kebenaran dan keadilan. Sendirian terjepit di antara kebuntuan demokrasi. Menulisnya juga tak lagi menggunakan “P”. Mungkin masih ada asa tapi kita mencarinya di persimpangan yang samar antara harapan dan utopia.

Dalam serial drama Korea “My Name” yang tengah tayang di Netflix, saya mengingat dengan muram sebuah percakapan antara Yoon Ji-woo, seorang gadis yang berusaha membalaskan kematian ayahnya di tengah pusaran konflik kepentingan antara polisi dan kartel narkoba (diperankan dengan apik oleh aktris Han So-hee) dan Jeon Pil-do (Ahn Bo-hyun), perwira polisi muda yang berhasrat membongkar jaringan narkoba dan patgulipat korupsi. “Memberantas korupsi itu seperti membangun istana pasir di tepi pantai. Selesai atau belum selesai, kadang ombak yang datang langsung menghancurkannya. Butuh kesabaran. Tunggulah hingga air surut baru bertindak”. (*)

No More Posts Available.

No more pages to load.