Porostimur.com, Jakarta – Indonesia dengan jumlah penduduk yang terus bertambah masih menghadapi tantangan yang sangat kompleks dalam memenuhi kebutuhan pangan penduduknya.
Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) terus berusaha untuk mengintervensi ketahanan pangan di kawasan perbatasan dimana terdapat Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) dan 1 wilayah Pusat Kawasan Srategis Nasional (PKSN) yang masih berkategori berat, atau rentan rawan pangan dan berkategori sedang.
Rincian kawasan yang berstatus ketahanan pangan berat atau rentan rawan pangan berjumlah 21 Kabupaten/Kota (Kecamatan Lokasi Prioritas) dan 1 PKSN. Data status ketahanan pangan di kawasan perbatasan yang bersumber dari Food Security and Vulnerability (FSVA) juga menunjukan, 33 Kabupaten dan Kota Lokasi Prioritas lainnya berstatus sedang.
Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan, BNPP Jeffry Apoly Rahawarin mengungkapkan, pemerintah telah mengantisipasi masalah kerawanan pangan dengan memperluas program perlindungan sosial.
Untuk itu kata Rahawarin, sinergitas lintas sektor diperlukan untuk membangun komitmen bersama dalam mewujudkan langkah-langkah strategis lainnya, untuk melaksanakan amanat dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
