Di atas kertas, ini disebut sebagai kesepakatan strategis. Tetapi di lapangan ekonomi domestik, pertanyaannya sederhana: siapa paling diuntungkan?
Di sinilah absurditas menemukan konteksnya.
Lord Rangga membangun narasi tentang kekaisaran yang mengendalikan dunia. Ia menciptakan ilusi tentang pusat komando global yang tak diakui siapa pun. Kita tahu itu fantasi. Namun dalam politik internasional, relasi kuasa memang nyata—negara besar menekan, negara berkembang bernegosiasi dalam ruang sempit.
Bedanya, Lord Rangga berfantasi tentang dominasi global dari posisi tanpa kuasa. Sementara dalam diplomasi nyata, Indonesia justru bernegosiasi dari posisi yang oleh sebagian pihak dinilai berada dalam tekanan global.
Apakah ini berarti diplomasi Presiden Prabowo absurd? Tidak sesederhana itu. Diplomasi selalu soal kompromi. Tidak ada perundingan tanpa konsesi. Namun ketika tarif kita masih 10–19 persen sementara mereka 0 persen, ketika komitmen impor mencapai puluhan miliar dolar AS, dan ketika industri domestik belum sepenuhnya kokoh, publik wajar bertanya: di mana letak keseimbangannya?
Absurd bukan karena pertemuannya. Absurd bukan karena forum BOP di Washington. Absurd lahir ketika retorika “saling menguntungkan” tak sepenuhnya terasa di dapur rakyat.
