Rajak menegaskan, terhadap dugaan kasus ini, HCW meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bergerak cepat di lapangan guna memastikan informasi tersebut.
HCW juga meminta agar polisi dan jaksa juga harus bergerak untuk mengecek informasi ini.
“Tim kami masih bergerak di lapangan. Jika ada isu jual beli jabatan seperti ini, bagusnya kalau semua lembaga hukum ikut bergerak. Kita turan dan cek sama-sama hingga di lapangan, biar cepat pergerakannya. Bila perlu melibatkan semua stakeholders seperti media massa, LSM dan masyarakat biar cepat pergerakannya,” tukasnya.
Rajak menegaskan, ada dugaan kuat yang HCW dapat bahwa praktek jual beli jabatan sudah tidak asing lagi dan hal itu sering terjadi setiap mumentum apapun.
“HCW sudah mencuim sejak lama kalau di Maluku Utara. Untuk itu saya minta KPK agar bergerak hingga ke Maluku Utara sebab dugaan praktek jual beli jabatan bukan hanya di daerah Jawa kata Rajak.
“Jika satu minggu yang lalu KPK melakukan OTT terkait dengan jual jabatan kepala desa di daerah Probolinggo, maka di Maluku Utara ada dugaan praktek jual beli jabatan kepala sekolah. Harapan Saya KPK jangan hanya membuktikan taringnya di wilaya Jawa, tapi juga di Maluku Utara sebab Maluku Utara lebih rawan daripada Jawa,” imbuhnya.
