Jadi, warga tidak diminta mendadak menjadi ilmuwan lingkungan. Mereka hanya diminta berhenti mencampur kulit pisang dengan botol air mineral dalam satu kantong yang nasib akhirnya sama-sama dibuang ke gunung sampah.
Tapi sistem seperti di Rorotan tidak mungkin berjalan hanya dengan modal imbauan dan spanduk “Ayo Pilah Sampah”. Pemerintah di level RT/RW harus benar-benar hadir secara konkret.
Minimal harus tersedia tong atau ember pemilahan di rumah-rumah, titik drop box sampah anorganik, tempat pengolahan sederhana untuk organik, jadwal pengangkutan yang berbeda antara sampah organik dan residu, serta petugas atau kader lingkungan yang rutin mendampingi warga.
RT/RW juga memerlukan area kecil untuk bank sampah atau TPS 3R sederhana, lengkap dengan tim pengelola yang dibayar atau diberi insentif. Biayanya sebenarnya tidak fantastis dibanding anggaran seremoni dan baliho pejabat.
Untuk satu RW berisi sekitar 300–500 rumah, penyediaan tong pilah, komposter sederhana, tim edukasi, gerobak terpisah, dan fasilitas bank sampah bisa dimulai dari puluhan hingga ratusan juta rupiah, tergantung skala dan kualitas fasilitasnya.
Itu jauh lebih murah dibanding biaya mengangkut ribuan ton sampah setiap hari ke Bantargebang sambil pura-pura masalahnya selesai hanya karena sampah sudah keluar dari depan rumah warga.
