Perdebatan tersebut mencerminkan keresahan kolektif bahwa proses hukum terhadap warga adat Maba Sangaji tidak dilakukan secara adil dan terbuka.
Sidang Sarat Kepentingan, Bukan Sekadar Hukum
Para aktivis yang hadir dalam aksi menyatakan bahwa sidang terhadap 11 warga Maba Sangaji bukanlah perkara hukum biasa. Ini adalah simbol dari benturan antara kekuatan modal dan keberadaan masyarakat adat yang selama ini menjaga ruang hidup mereka.
“Ini bukan hanya soal pelanggaran hukum. Ini soal upaya sistematis membungkam suara masyarakat adat yang mempertahankan hutan, sungai, dan kehidupan mereka,” kata salah satu peserta aksi yang membawa bendera adat Maba Sangaji.
Desakan pun menguat agar sidang dikembalikan ke Pengadilan Negeri Soasiu demi menjamin keterbukaan dan akuntabilitas proses hukum. (Tim)
Simak berita dan artikel porostimur.com lainnya di Google News
Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel porostimur.com
