Karena itu, ukuran keberhasilan pemerintahan semestinya tidak berhenti pada seberapa banyak janji politik berhasil direalisasikan. Ukuran yang lebih mendasar adalah sejauh mana seluruh kebijakan negara mendekatkan Indonesia kepada tujuan bernegara sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.
Perspektif inilah yang penting digunakan dalam melihat Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tidak ada yang meragukan bahwa tujuan program tersebut adalah tujuan yang baik. Memenuhi kebutuhan gizi anak merupakan investasi bagi masa depan bangsa. Anak yang sehat memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh menjadi manusia yang produktif dan berkualitas.
Namun dalam kebijakan publik, tujuan yang baik saja tidak pernah cukup. Yang sama pentingnya adalah bagaimana negara menentukan prioritas, mengelola anggaran, memastikan efektivitas pelaksanaan, serta menjaga akuntabilitas penggunaan uang rakyat. Di sinilah diskusi mengenai MBG menjadi relevan. Perdebatan sesungguhnya bukan tentang setuju atau tidak setuju terhadap pemberian makan bergizi, melainkan tentang bagaimana negara menyusun prioritas pembangunan ketika ruang fiskal memiliki keterbatasan.
