Dengan demikian, pembangunan sumber daya manusia tidak boleh dipahami secara parsial. Gizi dan pendidikan bukan dua pilihan yang saling menggantikan. Keduanya merupakan dua fondasi yang harus berjalan beriringan. Anak yang sehat tetapi tidak memperoleh pendidikan yang berkualitas akan kehilangan sebagian potensinya. Sebaliknya, pendidikan yang baik juga sulit berkembang apabila persoalan gizi diabaikan. Kebijakan negara harus mampu mempertemukan keduanya secara proporsional.
Persoalan lain yang tidak boleh diabaikan adalah tata kelola. Program dengan nilai anggaran yang sangat besar selalu membawa risiko penyimpangan yang besar pula. Ketika aparat penegak hukum menangani dugaan korupsi dalam pelaksanaan sebagian program MBG, publik tentu berharap proses hukum berjalan secara objektif dan tuntas. Pada saat yang sama, pemerintah perlu menjadikan setiap dugaan penyimpangan sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat sistem pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas. Program yang baik dapat kehilangan kepercayaan publik apabila tata kelolanya lemah.
Dalam ilmu kebijakan publik terdapat prinsip sederhana tetapi sangat penting: kualitas belanja negara lebih menentukan daripada besarnya belanja negara. APBN bukan sekadar daftar angka, melainkan cerminan nilai dan prioritas yang dipilih negara. Karena itu, setiap alokasi anggaran harus mampu menjawab pertanyaan mendasar: apakah kebijakan ini memberikan manfaat terbesar bagi pencapaian tujuan bernegara?
