Porostimur.com, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, mengapresiasi langkah pemerintah yang membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pupuk Bersubsidi berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 06/M.PANGAN/KEP/02/2025 tertanggal 25 Februari 2025.
Menurut Saadiah, langkah ini penting sebagai upaya memastikan distribusi pupuk bersubsidi tepat sasaran, tepat waktu, dan transparan.
“Kita sering menemukan penyimpangan dalam penyaluran pupuk bersubsidi, mulai dari kelangkaan hingga penyalahgunaan oleh pihak tertentu. Dengan adanya Pokja ini, saya harap distribusi pupuk subsidi lebih transparan dan dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh para petani,” ujar Saadiah di Jakarta, Rabu (12/03/2025).
Politisi PKS ini memaparkan, dari data yang ia kumpulkan dari berbagai sumber, ada dinamisasi alokasi pupuk subsidi dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022, volume pupuk bersubsidi tercatat sebanyak 7,4 juta ton dengan anggaran sebesar Rp25,28 triliun.
Selanjutnya, pada tahun 2023, pemerintah menyediakan anggaran Rp24 triliun, meskipun awalnya dialokasikan sebesar 7,85 Juta ton, ada perubahan target penyaluran sebesar 6,19 juta ton dimana di kalaim oleh PT Pupuk Indonesia tercapai 100% penyaluran pada laporan di tahun 2024. Pada tahun 2024, awalnya 4,7 juta ton, kemudian terjadi peningkatan signifikan di mana volume pupuk subsidi mencapai 9,55 juta ton dengan anggaran subsidi mencapai Rp54 triliun.
