Dorong Optimalisasi CSR Perusahaan Tambang
Selain DBH, BAM DPR RI juga menyoroti pentingnya optimalisasi tanggung jawab sosial dan lingkungan atau corporate social responsibility (CSR), khususnya dari perusahaan tambang yang beroperasi di Maluku Utara.
Menurut Aher, masyarakat memiliki hak ganda, yakni sebagai pemangku kepentingan yang berhak atas program pemberdayaan melalui CSR, sekaligus sebagai warga negara yang berhak mendapatkan layanan publik dari pemerintah daerah yang sebagian pembiayaannya bersumber dari DBH.
“Layanan publik tersebut sebagiannya dibiayai oleh DBH dan DBH tersebut tentu berasal dari perusahaan yang berkembang termasuk perusahaan tambang di dalamnya, nah ini yang akan terus kita perjuangkan,” tegasnya.
Sebagai solusi, muncul usulan pembentukan forum CSR yang melibatkan pemerintah daerah dan perusahaan. Forum ini diharapkan mampu menyelaraskan program pembangunan dengan kontribusi nyata sektor swasta.
“Dengan adanya forum CSR, akan ada kejelasan perencanaan dan pembagian peran antara pemerintah dan perusahaan dalam mendukung pembangunan daerah,” jelasnya.
Status Sofifi hingga Infrastruktur Strategis
Isu kelembagaan wilayah juga tak luput dari perhatian. Status Sofifi yang hingga kini masih berinduk pada Kota Tidore Kepulauan meski telah ditetapkan sebagai ibu kota provinsi, dinilai perlu segera ditingkatkan menjadi daerah otonom.
