Basri Salama muda kemudian berkecimpung di berbagai organisasi kepemudaan, dan akhirnya aktif sebagai politisi. Tahun 2010 sampai 2013 ia pernah menjabat sebagai manajer Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Maluku Utara, sebuah lembaga yang menaungi pengusaha jasa konstruksi. Lembaga inilah yang menerbitkan Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi.
Saat pemilihan legislatif 2014-2019, sang aktivis terpilih sebagai anggota DPD RI daerah pemilihan Provinsi Malut. Semasa menjadi anggota DPD, Basri berinisiatif membentuk Kaukus Parlemen Maluku Utara yang terdiri dari tiga anggota DPR RI dapil Malut dan empat anggota DPD RI.
“Saya berinisiatif menyurat ke Istana untuk bertemu dengan Presiden bicara soal percepatan pembangunan Maluku Utara. Respon Istana saat itu cukup baik. Saya mengundang semua kepala daerah se-Maluku Utara, Ketua DPRD Maluku Utara, Bappeda se-Maluku Utara, dan BPKAD se-Maluku Utara. Karena Presiden keluar negeri, maka Istana merespon agar kedatangan kami diterima langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla di istananya,” ungkap Basri, Rabu (11/9/2024).
Hasil dari pertemuan tersebut, banyak anggaran pembangunan lantas dikucurkan untuk Maluku Utara. Tak hanya itu, keran investasi juga dibuka lebar untuk masuk ke Malut. (Tim)
