Rapat dibuka oleh Deputi Pengelolaan Bidang Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP Letnan Jenderal TNI (Purn) Jeffry Apoly Rahawarin, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan narasumber dan diskusi antara peserta dan narasumber.
Kepada jurnalis porostimur.com, Kamis (9/3/2023) Jeffry rahawarin menjelaskan, hal-hal yang menjadi atensi pada rapat tersebut di antaranya: kementerian/lembaga anggota BNPP perlu meningkatkan komitmen secara berkelanjutan dalam mengelola perbatasan dan selalu berpartisipasi aktif dalam setiap koordinasi serta hadir pada setiap pertemuan serta melaporkan kegiatan yang sudah dikerjakan kepada Settap BNPP.
BPPD diharapkan dapat menjadi perpanjangan tangan BNPP di daerah sehingga perlu dilakukan penguatan kapasitas kelembagaan BPPD.
Dalam rangka penguatan kelembagaan BPPD sebagaimana telah diatur dalam Permendagri Nomor 140 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah BNPP diharapkan untuk terus melakukan pembinaan teknis operasional di daerah khususnya kepada BPPD sebagai perpanjangan tangan dari BNPP. Ditjen Otda akan mendukung penguatan kelembagaan dalam aspek kelembagaan dan kepegawaian perangkat daerah.
Ditjen Bangda akan mengawal penguatan kelembagaan BPPD pada sisi perencanaan, evaluasi, dan informasi pembangunan daerah perbatasan untuk menjadi prioritas urusan.
