Porostimur.com, Jakarta – Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI), mengadakan rapat fasilitasi pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan infrastruktur fisik di kawasan perbatasan. Topik pembahasan yang dipilih dalam rapat ini adalah “Optimalisasi Peran dan Fungsi BNPP dan BPPD Provinsi/Kabupaten/Kota Dalam Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Fisik di Kawasan Perbatasan”.
Rapat ini terselenggara atas insiasi Kedeputian Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan melalui Keasdepan Infrastruktur Fisik di Hotel Luminor, Jakarta, Senin (30/1/2023) kemarin.
Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP, Jeffry Apoly Rahawarin, yang memimpin rapat tersebut menjelaskan, maksud rapat tersebut adalah membahas cara agar dokumen masukan, format dan skema koordinasi yang produktif antara Sekretariat Tetap BNPP dengan kementerian dan lembaga (K/L) dan BPPD.
“Khususnya terkait pembangunan infrastruktur fisik kawasan perbatasan negara,” jelas Jeffry.
Jeffry menjelaskan, kebijakan pegelolaan perbatasan negara telah bergulir selama 15 tahun sejak diterbitkannya UU Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Kebijakan tersebut kemudian melahirkan Perpres Nomor 12 tahun 2010 tentang BNPP (Badan Nasional Pengelola Perbatasan).
