“Kami mendukung penuh percepatan sertifikasi ini. Dengan status kepemilikan yang jelas, aset negara dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pelayanan publik dan terhindar dari risiko klaim pihak ketiga,” ujarnya.
Dukungan juga datang dari Pemerintah Desa Latu. Perwakilan desa yang hadir dalam kegiatan tersebut menyambut baik langkah ini dan berharap keberadaan KUA semakin tertata dan memberi dampak langsung bagi masyarakat.
“Kami berharap setelah tanah ini bersertifikat, pelayanan keagamaan di sini bisa semakin baik dan fasilitasnya juga lebih terjamin,” katanya.
Pengukuran berlangsung lancar hingga sore hari, menandai awal dari rangkaian kerja panjang yang ditargetkan rampung sebelum akhir tahun anggaran 2026. Di balik aktivitas teknis itu, tersimpan harapan besar: menghadirkan kepastian hukum atas aset negara, sekaligus memperkuat fondasi pelayanan publik di tingkat lokal.
(red)
Porostimur.com berkomitmen memberikan fakta jernih, terpercaya, dan berimbang. Simak berita dan artikel terbaru kami di: WhatsApp Channel porostimur.com
