Dana 13 Pensiunan PDAM Kota Ambon Tidak Terbayar Oleh PT. Bumi Putra

oleh -25 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Dana 13 pensiunan pegawai PDAM Kota Ambon tidak dibayar terhitung 2019 sampai Maret 2021 pihak PDAM perlu menanyakan langsung dari PT. Bumi Putra Cabang Ambon.

Sebagai penyalur dana Pensiun PDAM Kota Ambon, yang menyulitkan nasib pensiunan PDAM untuk menyikapi permasalahan tersebut , Persoalan itu diadukan ke Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon.

Rapat berlangsung yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD Kota Ambon, Jafry Taihitu, dan didampingi Sekretaris Komisi II, Hary Far Far dan dihadiri Anggota Komisi II, serta pihak PDAM dan OJK yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi II, Gedung DPRD Kota Ambon (25/3/2021) kemarin.

Usai rapat, Jafry menjelaskan langkah selanjutnya akan menemui DAPENMA PAMSI dan pihak PT. Bumi Putra Pusat di jakarta, untuk mempertanyakan hal tersebut.

“Kita akan mempertanyakan dana pensiunan 13 pegawai PDAM Kota Ambon, sekaligus kami akan kroscekin data terahir dari OJK karena menurut pengakuan ada 8 miliar saham PDN kita di PT. Bumi Putra selaku pemegang polis.”ujarnya kepada wartawan.

Baca Juga  Azis Syamsuddin Minta Anggota Polri Diduga Jual Senjata Api dan Amunisi ke KKB Papua Ditindak Tegas

Dia juga mengatakan, bahwa problem ini bukan pada tahapan atau tingkatan managemen yang ada di Bumi Putra Kota Ambon, tetapi secara Nasional. Maka atas dasar itulah komisi menganggap harus dibicarakan tuntas.

“Kami akan bersama sama dengan PDAM, disini ada Direkturnya juga, supaya dapat membicarakan ini dengan Walikota, menyangkut Prospek Kesejahteraan pegawai PDAM. Artinya kalau memang Bumi Putra seperti ini, mungkin ada pihak ketiga yang bisa dijadikan mitra oleh PDAM agar dapat melihat tunjangan gaji pensiunan mereka.” tuturnya.

Maka dari itu, Komisi II akan mengambil langkah untuk menuntaskan persoalan ini. “Jangan kita hanya berbicara soal UMR atau gaji Karryawan, sementara mitra kita disini sedang bermasalah dengan dana pensiun mereka,” cetusnya. Maka secara resmi pihaknya akan menyurati OJK untuk meminta referensi OJK tentang sikap OJK untuk Bumi Putra. Hal ini dilakukan sehingga dalam pembahasan internal selanjutnya, sudah diketahui.

Baca Juga  Polda Maluku Gelar Paparan untuk Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Command Center Polda Maluku & Mapolresta Ambon

“Agar enak kita bicarakan internal Pemda dengan DPRD. Apakah Dapenma Pamsi ini menjadi salah satu solusi, kalau hasil OJK seperti itu. Yang berikut soal selamatkan saham 8 miliar milik PDAM ini juga. Dan harus ditanyakan langsung ke Bumi Putra Pusat,”katanya.

Sementara itu, Herlin Pattiruhu, Kasubag Administrasi Umum Personalia PDAM Kota Ambon
Menambahkan , bahwa sesuai penjelasan Kepala Cabang PT. Bumi Putra Kota Ambon, bahwa kendalanya ada pada AJB 1912 Bumi Putra Pusat.
“Jadi mekanismenya kita mengklaim hak kita ke Bumi Putra Cabang Ambon , sehingga mereka dapat mengusulkan ke Bumi Putra Pusat di Jakarta,” jelasnya.

Disinggung soal total dana 13 pegawai pensiun tersebut , Pattiruhu menjelaskan, sekitar Rp. 1,7 miliar.
Namun untuk keseluruhan saham PDAM, ada Rp. 8 miliar.

Baca Juga  Bawakan Sabu untuk Suami yang Dipenjara, Nurhayati Ikut Masuk Bui

“Jadi kita hanya menguslkan hak kita ke Bumi Putra sebagai penyelenggara pensiun PDAM. Prosesnya terlalu lama seharusnya prosesnya hanya 1 minggu selesai. Tapi alasannya soal mekanisme. Tapi ini sudah sejak Tahun kemarin hingga saat ini.” Ujarnya. (Nickolas)