Diam-diam Pemerintah Berhasrat Majukan Pilkada 2024 Lewat Perppu

oleh -119 views

Ia menjelaskan, dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, hanya diatur soal keserentakan pencoblosan. Namun, belum diatur soal keserentakan waktu pelantikan.

“Namun, untuk hal ini tidak hanya berada di KPU, Bawaslu, tapi juga ada ranah Mahkamah Konsitusi (MK),” kata dia.

Oleh karena itu, lanjut Guspardi, pemerintah dan DPR juga berencana menyampaikan usulan tersebut ke MK.

Ketua Kapoksi Fraksi PDIP di Komisi II DPR Arif Wibowo mengatakan fraksinya menyetujui usulan pemerintah soal perubahan jadwal Pilkada 2024. Dia ingin agar pemerintah pusat hingga daerah memulai masa pemerintahan di waktu yang sama.

“Kalau pelantikannya serentak maka pemerintahan kita menjadi pemerintahan yang tegak lurus dari pusat, provinsi, kabupaten, kota. Pemerintahan yang integratif,” kata Arif.

Baca Juga  Harry Redknapp Ingin Lampard atau Gerrard Tangani Timnas Inggris

Namun, kata dia, usulan tersebut masih dibahas secara informal. Dia menyebut Komisi II DPR dan pemerintah akan membahas secara resmi.

Komisi II menargetkan pembahasan soal jadwal Pilkada 2024 ini akan selesai dalam masa sidang kali ini yang akan berlangsung hingga Oktober mendatang.

“Diharapkan persidangan ini selesai. Oktober ini. Pembicaraan selesai Perppu selesai,” kata dia.

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benni Irwan yang dihubungi untuk mengonfirmasi soal rencana tersebut belum merespons.

No More Posts Available.

No more pages to load.