Porostimur.com | Ambon: Aparat penegak hukum kini mulai didesak untuk menyelidiki keterlibatan Gubernur Maluku terkait pengadaan empat 4 unit mobil dinas dan sejumlah kasus dugaan korupsi lainnya.
Desakan tersebut datang dari lima Organisasi Kepemudaan (OKP) yang tergabung dalam Aliansi OKP Kota Ambon, yakni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Persatuan Mahasiswa Katolik Repoblik Indonesia (PMKRI), Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Ambon.
“Kami Mendesak Penegak Hukum Untuk Menyelidiki Gubernur Maluku Terkait Pengadaan Mobil Dinas 4 Buah,” demikian bunyi poin 1 dari pernyataan sikap yang disampaikan Aliansi OKP Kota Ambon, Selasa (4/5/2021).
Aliansi OKP ini juga meminta Gubernur Maluku agar tidak menekan kebebasan pers dalam memberikan informasi kepada publik.
“Kami Meminta Gubernur Maluku Untuk Tidak Menekan Kebebasan Media Pers Untuk Menyampaikan Informasi Dihadapan Public,” pintanya.
Selain itu, Gubernur Maluku juga diminta untuk transparansi terkait dana pinjaman dari PT Sarana Multi Infarstruktur (SMI) sebesar Rp.700 miliar.
“Kami Mendesak Gubernur Maluku Untuk Transparansi Soal Pinjaman Dana 700 M Dari PT. SMI (Sarana Multi Infarstruktur,” kata mereka.
