Porostimur.com | Ternate: Halmahera Corruption Watch (HCW) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) segera turunkan Tim Koorsup ke lokasi penanganan pasca gempa di Halmahera Selatan, khsusnya di waliyah Gane untuk melihat secara dekat persoalan bantuan perumahan warga korban gempa tahun 2019 lalu yang amburadul.
Direktur HCW, Raja Idrus kepada media ini, Selasa (16/3/2021) mengatakan, dalam pantauan HCW bantuan ribuan rumah dengan menggunakan anggran APBN dari BNPB yang dibangun di Halmahera Selatan sangat tidak layak.
Menurut Rajak, ketika HCW melakukan penelusuran di sejumlah lokasi, ditemukan banyak bangunan yang tidak di tempati warga dengan alasan terlalu panas dan tidak layak huni, terutama di wilayah Gane.
“Sesuai informasi yang kami terima, pembangunan rumah tidak menggunakan pihak ke tiga atau kontraktor, tapi dikerjakan langsung oleh pihak BPBD Halsel.
Rajak menyebut, anggaran yang diperuntukkan untuk pembangunan rumah itu sebesar Rp91,415 miliar bersumber dari anggran BNPB Pusat.
“Sesuai data yang kami terima yang diusulkan oleh pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, sebanyak 2.908 unit rumah yang rusak, di antaranya 1.201 unit rusak berat senilai Rp 60,05 miliar, untuk rusak sedang sebanyak 953 unit senilai Rp23,825 miliar, sedangkan 754 unit rusak ringan senilai Rp7,54 miliar. Bagi HCW anggran yang sangat fantastis. yang bisa dibilang sangat banyak,” paparnya.
