Habiskan Anggaran Rp. 92,415 Miliar, HCW Minta KPK Turun Ke Lokasi Pemulihan Pasca Gempa Halsel

oleh -559 views
Link Banner

Porostimur.com | Ternate: Halmahera Corruption Watch (HCW) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) segera turunkan Tim Koorsup ke lokasi penanganan pasca gempa di Halmahera Selatan, khsusnya di waliyah Gane untuk melihat secara dekat persoalan bantuan perumahan warga korban gempa tahun 2019 lalu yang amburadul.

Direktur HCW, Raja Idrus kepada media ini, Selasa (16/3/2021) mengatakan, dalam pantauan HCW bantuan ribuan rumah dengan menggunakan anggran APBN dari BNPB yang dibangun di Halmahera Selatan sangat tidak layak.

Menurut Rajak, ketika HCW melakukan penelusuran di sejumlah lokasi, ditemukan banyak bangunan yang tidak di tempati warga dengan alasan terlalu panas dan tidak layak huni, terutama di wilayah Gane.

“Sesuai informasi yang kami terima, pembangunan rumah tidak menggunakan pihak ke tiga atau kontraktor, tapi dikerjakan langsung oleh pihak BPBD Halsel.

Link Banner

Rajak menyebut, anggaran yang diperuntukkan untuk pembangunan rumah itu sebesar Rp91,415 miliar bersumber dari anggran BNPB Pusat.

Baca Juga  Kapan Tarawih Pertama 2021? Simak Penjelasan dan Pedomannya

“Sesuai data yang kami terima yang diusulkan oleh pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, sebanyak 2.908 unit rumah yang rusak, di antaranya 1.201 unit rusak berat senilai Rp 60,05 miliar, untuk rusak sedang sebanyak 953 unit senilai Rp23,825 miliar, sedangkan 754 unit rusak ringan senilai Rp7,54 miliar. Bagi HCW anggran yang sangat fantastis. yang bisa dibilang sangat banyak,” paparnya.

Lanjut Rajak, sebelum rumah itu dibangun bahwa pihak BPBD akan melibatkan pihak ketiga atau kontraktot untuk mengerjakan rumah tersebut ketika selesai di kerjakan baru terjadi penantangana berita acara oleh masyrakat untuk mengtransfer uang nya langsung ke rekning kontraktor sebesar Rp50 juta per rumah sesuai dengan perjanjian pertama sebelum rumahnya di kerjakan.

Rajak bilang, uang tersebut telah masuk ke rekening pemerintah yang pada tanggal 31 Desember 2019, akan tetap pemerintah kucurkan anggaran masing masing rekening masyarakat korban pada Semptember 2020.

Baca Juga  Pelaku Foto Syur Bersegaram ASN Pemprov Jabar Ternyata Bapak dan Ibu Guru

“Itu artinya sekutar 7 hingga 9 bulan uang itu ditahan di rekening pemerintah kabupaten dan tidak langsung dicairkan rekening masyarakat. HCW menduga ada permainan besar di dalamnya,” tukasnya.

Tim HCW juga menemukan fakta bahwa sebelum rumah itu dikerjakan ada terjadi pertemuan pemeritah Kab. Halmahera Selatan dengan 12 kepala desa untuk bersepakat bahwa pemerintah akan membangunan satu rumah dan jadikan sebagai contoh dan ditunjukan pada massyakat, ketika masyarakat melihat dan bersepakat baru dilanjutkan untuk dibangun. Namun kesepakatan itu tidak ditindak lanjut oleh pemeritah daerah. Bahkan pemerintah daerah lewat BPBD memberikan masyarakat uang sebesar Rp. 2,6 juta untuk membangun fondasi rumah.

“Bahkan sesuai dengan info yang kami terima dari beberapa sumber bahwa ada dugaan intimidasi dan ancaman oleh pemerintah terhadap masayrakat dengan bahasa kalau kalian tidak terima maka kalian tidak akan mendapatkan bantuan lagi dari pemeritah Halsel,” ungkapnya.

Baca Juga  Aktivis Muda Sula Dukung Zulfahri Jadi Bupati Kepulauan Sula 2020-2025

Rajak bilang HCW sudah mengirim surat ke Komisi Pemberentasan Korupsi sekaligus dilampirkan beberapa dokumen yang bisa dijadikan sebagai pintu masuk untuk membongkar dugaan kasus tersebut, karena anggaran yang dipakai adalah APBN bukan APBD. (sarjan)