Dihapus Daftar Dana Hibah, GMKI Bacan Minta Kesbang – Pol Bertanggung Jawab

oleh -278 views
Link Banner

Porostimur.com | Labuha: Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Bacan mendatangi Kantor Kesbangpol Halsel guna mempertanyakan soal SK Bupati terkait penerima dana LSM/OKP, yang diduga telah menghapus atau meniadakan nama lembaga GMKI dalam daftar penerima bantuan.

Keterangan yang diterima porostimur.com GMKI Bacan meminta Kepala Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbang- Pol) Halsel, bertanggung jawab atas dugaan pengapusan nama GMKI dari daftar penerima dana hibah sesuai Surat Keputusan (SK) Bupati Halmahera Selatan.

“GMKI Cabang Bacan telah terdaftar untuk mendapatkan dana hibah OKP, tapi nyatanya SK kedua yang dikantongi pihak Kesebangpol berbeda. Nama Lembaga/atau OKP GMKI Cabang Bacan, bahkan tidak ada di dalam daftar penerimaan bantuan,” ujar Jeffrison kesal.

Baca Juga  Temui Kapolda Maluku GMNI Mengaku Ikut Sosialisasi Vaksin Covid-19

“Kami sudah datangi Kantor Kesbangpol dan bertemu langsung dengan Kapala Dinas. Namun, tanggapan mereka kami merasa bingung dengan sistem yang dinput,” imbuhnya.

Link Banner

Menurut Jeffri Kaban Kesbangpol menyampaikan bahwa, “kami tidak bisa medesposisi anggaran kalian karena ini sesuai SK Bupati.

“Itu keterangan dari Kadis Kesehangpol sendiri. Sedangkan GMKI Cabang Bacan telah memenuhi syarat untuk mendaftar kan nama lembaganya serta mekanisme lainya yang di butuhkan dan ini sudah dari Tahun lalu bahkan tahun-tahun sebelumnya,” jelasnya lagi.

“Kami minta Bupati Halmahera Selatan dan DPRD menindak tegas pihak Kesbangpol Halsel yang coba – coba melakukan hal tidak rasional terhadap lembaga kami ini. Dan perlu diketahui bersama bahwa GMKI berdiri pada Tahun 1950 yang berpusat di ibo kota negara. Hadirnya GMKI Cabang Bacan pada Tahun 2009/2010 hingga tahun 202, GMKI masih eksis dalam bentuk agenda kelembagaan, dan kami juga memiliki keabsahan lembaga,” ujarnya ketus.

“Jika pihak Kesbangpol tidak secepatnya berkordinasi dengan pihak pemeritah dalam hal ini Bupati Halmahera Selatan untuk menyelesaikan persoalan ini, kami pastikan duduki kantor Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kab Halmahera Selatan dengan berbagai demostrasi,” ancamnya.

Baca Juga  Pangdam Pattimura Akan Prioritaskan Lulusan SMA Kartika XIII Jadi Prajurit TNI

Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbang -Pol) Halsel) Mariyanto Ilyas mengatakan, pihaknya bekerja sesuai prosedur yang ada. “Kami bekerja sesuai mekanisme yang ada walaupun sudah disposisi pak Bupati ataupun pak sekda namun nama organisasi di sk tidak ada, berarti tidak bisa kami proses karena kami berdasarkan dipa dan di ikuti oleh sk bupati,” jawab Mariyanto saat di konfirmasi porostimur.con via telepon selulernya.

“Kami tidak mengotak atik anggaran hiba sesuai sk saja yang kami proses. Dan ada organisasi yang hampir sama mirip GAMKI DAN GMKI jadi mungkin keliru dalam mengimput sehingga yang di okomodir hanya GAMKI,” tutupnya. (adhy)