Oleh: Callin Leppuy, Koordinator Jaringan Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (Jarak) Maluku
PERCATURAN politik kebijakan Lumbung Ikan Nasional – Ambon New Port (LIN-ANP) telah menyita begitu banyak energi dan perhatian publik di Maluku. Kedua proyek strategis nasional tersebut bukanlah barang baru lagi, sebab sudah sejak 12 tahun lalu diwacanakan dan masih tetap menjadi wacana imajiner hingga kini meski tak sedikit yang mendebatkannya di ruang-ruang publik.
Apabila dibuka lembar demi lembar dialektika LIN-ANP tersebut tentu tidak sedikit orang yang memberi masukan, kritikan, solusi, dan lain sebagainya. Diantara semak-semak pendapat yang berseliweran itu, Beta salah satu yang memberi kritik sejak awal dan sampai sekarang di mana dua proyek skala raksasa ini macet.
Beta merasa penting untuk memberi percik-pikir guna membuka kotak pandora untuk memperlihatkan siapakah yang pantas disalahkan meski ada yang mungkin berpendapat lain.
Sampai di titik ini, Beta berani menuding bahwa doplomasi LIN-ANP macet adalah bukti bahwa Gubernur Maluku gagal. Mengapa? Tentu ada beberapa alasan kritisnya.
Pertama, Sejak awal Gubernur Maluku tidak bersikap akomodatif untuk mengagregasi dan mengaksentuasikan seluruh kepentingan masyarakat Maluku dalam LIN-ANP, terutama daerah yang berdekatan langsung dengan 3 WPP di Maluku. Itu sebabnya Beta salah satu yang menolak LIN sejak awal dengan tujuan Pemda Maluku melakukan redesain LIN dengan memberi skala prioritas bagi Aru sebagai daerah penghasil.
