Kenapa hanya sedikit di atas rata-rata? Karena isu kecurangan—utamanya Pilpres 2024, sekarang sudah luas menjadi perbincangan publik. Dengan intonasi dan diksi yang jauh lebih keras dan lebih pedas. Ambil saja contoh terkini, langkah koalisi LSM yang sedang melaporkan dugaan maladministrasi pembelian pesawat bekas oleh Kementerian Pertahanaan ke Ombudsman, yang hari ini diadukan resmi ke KPK. Potensi bahaya dan serangan balik fisik dan kriminalisasinya, justru lebih besar, karena coverage media dan atensi publiknya tidak sebesar Dirty Vote.
Saya kemarin menelepon sahabat Ucenk, alias Zainal Arifin Mochtar, yang juga Senior Advisor kami di INTEGRITY Law Firm. Saya katakan keyakinan, bahwa mereka akan relatif aman, karena ada public protection. Berita akan ada pelaporan ke Bawaslu dan Kepolisian oleh beberapa elemen pendukung Prabowo-Gibran, justru akan membangun sentimen perlawanan lebih besar—di samping menjadi iklan gratis yang efektif bagi Dirty Vote itu sendiri.
Saya katakan ke Ucenk, saya sendiri telah mengalami beberapa risiko “tikungan tajam” karena melakukan advokasi isu publik. Faktanya, saya tidak seberuntung dia. Sampai saat ini, sudah nyaris 9 tahun saya masih ditersangkakan kasus pembayaran paspor online, buah dari menolak Budi Gunawan sebagai calon Kapolri—meski saat ini yang bersangkutan justru menjadi Kepala BIN terlama. Rekan-rekan KPK yang awalnya bersamaan menjadi tersangka, Abraham Samad, Bambang Widjajanto, Novel Baswedan, sudah lama terlepas dari jerat status hukum yang membuat mati perdata tersebut. Saya masih disandera tersangka, entah sampai kapan.
