Masih banyak risiko tikungan tajam lainnya, tapi tidak akan diulas di sini, agar fokusnya bukan pada saya. Poinnya, saya meyakini para pegiat Dirty Vote akan tetap aman, sepanjang ada public protection. Sesuatu yang dalam pengalaman saya nyaris langka. Saya katakan nyaris, untuk tetap memberikan apresiasi kepada segelintir sahabat yang telah berkenan menjadi kuasa hukum dan melakukan advokasi dalam beberapa kasus hukum yang saya alami.
Saya tidak menikmati proteksi publik yang besar, karena sudah diasosiasikan sebagai bagian dari kekuasaan istana di era Presiden SBY, apalagi sejak akhir tahun lalu memutuskan menjadi caleg Partai Demokrat. Keputusan untuk tidak hanya menjadi akademisi, tetapi juga sebagai praktisi (advokat), politisi, masuk birokrasi (Stafsus Presiden dan Wamenkumham), bahkan pernah di korporasi (komisaris BUMN), bukan hanya melengkapi pengalaman saat berhadapan dengan berbagai masalah hukum, namun melahirkan tantangan dan godaan yang lebih besar, sekaligus menghadirkan persepsi partisan. Padahal selain tantangan dan godaan yang lebih nyata di depan mata bagi profesi non-akademisi, perjuangan akademik di luar, ataupun masuk ke dalam sistem, sejatinya sama-sama penting, dan butuh dukungan, sehingga selayaknya tidak dipertentangkan.
