Pemilihan raja dilakukan secara on line demi menutup kemungkinan perilaku curang. Setiap Cara (calon raja) boleh menyelenggarakan kampanye dilengkapi janji-janji manis namun wajib membuat kontrak politik dengan rakyat yang wajib dipenuhi setelah Sang Cara terpilih menjadi raja.
Apabila kontrak politik dilanggar maka raja wajib mengundurkan diri. Untuk memberantas korupsi,
Majelis Perwakilan Rakyat Kerajaan Demokrasi membentuk Komite Pemberantasan Korupsi yang para anggotanya dipilih langsung oleh rakyat tanpa harus melalui tes wawasan kebangsaan.
KPK bekerja independen dan leluasa bekerja tanpa pandang bulu termasuk menangkap Raja jika terbukti melakukan korupsi.
Secara struktural KPK tidak berada di bawah kekuasaan Raja maka bisa leluasa bekerja tanpa pandang buku termasuk menangkap Raja jika terbukti melakukan korupsi.
Bahkan setiap anggota KPK tidak ada yang lebih berkuasa satu dengan lainnya sehingga dapat menangkap sesama anggota KPK apabila terbukti melakukan korupsi.
Raja Kerajaan Demokrasi membentuk Dewan Perwakilan Rakyat yang para anggotanya dipilih oleh rakyat tanpa harus lewat parpol sehingga para wakil rakyat benar-benar mewakili rakyat bukan parpol.
Para wakil rakyat tidak digaji sebab semua wakil rakyat memang mewakili rakyat bukan sebagai sumber nafkah tetapi murni sebagai kesempatan mengabdi tanpa pamrih bagi rakyat
