Kerajaan Demokrasi yang memang konsekuen dan konsisten berpegang teguh pada sukma sejati demokrasi yaitu dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat.
Juga para direktur dan komisaris BUMR (Badan Usaha Milik Rakyat) bukan ditentukan oleh Menteri BUMR tetapi dipilih langsung oleh rakyat.
Pokoknya Kerajaan Demokrasi memang konsekuen dan kosisten menjunjung tinggi kepentingan rakyat di atas segala-galanya maka sama sekali tidak ada penggusuran rakyat miskin secara paksa apalagi secara sempurna melanggar hukum dan HAM serta Undang-Undang Dasar Kerajaan yang tidak pernah diamandemen.
Bagi yang tidak percaya kisah Kerajaan Demokrasi akibat terkesan terlalu muluk-muluk untuk bisa menjadi kenyataan alias too good to be true sehingga sulit dipercaya, silakan tidak percaya saja. Namanya juga dongeng. (*)
Sumber: kompas.com
