DPC GPM Ternate Soroti Pembelian Eks Kediaman Gubernur Malut Senilai 2,8 Miliyar

oleh -397 views
Link Banner

Porostimur.com | Ternate: Setelah dari pihak DPRD, Akademisi, LSM, sekarang komentar berasal dari organisasi kemasyarkatan (Ormas) Dewan pimpinan cabang (DPC) Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Kota Ternate.

Ketua Bidang Advokasi Rakyat Dan Penindakan DPC GPM Kota Ternate Azis Abubakar melalui keterangan resmi yang diterima porostimur.com Kamis, (29/4/2021), menyoroti pembelian rumah eks kediaman gubernur malut di kelurahan kalumpang, Kec. Ternate tengah, oleh pemerintah kota ternate senilai Rp. 2,8 Miliyar melalui APBD.

Azis menyebutkan, pada bulan februari 2018 pemkot ternate melakukan transaksi, dalam hal ini mentranferkan anggaran senilai Rp. 2,8 Miliyar ke rekening Gerson Yapen.

Gerson Yapen sendiri merupakan orang yang mengklaim sebagai pemilik tanah tersebut. Sedangkan dalam putusan kasasi Mahkamah Agung RI, Nomor 191 K/Pdt/2013 atas gugatan pemilik lahan eks kediaman Gubernur Malut, Noke Yapen sertifikat hak milik nomor 227 tahun 1972 bahwa dalam putusan tersebut status pemilik lahan dikembalikan ke pemerintah bukan milik perorangan, termasuk Gerson Yapen.

Azis juga menambahkan, bahwa bahkan dalam dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Provinsi Maluku Utara Tahun 2016, menyebutkan bahwa tanah dan bangunan rumah dinas kediaman Gubernur Malut tersebut adalah aset milik pemerintah daerah.

Baca Juga  Ketua Komisi III DPRD Kepsul Harap Masayarakat Pohea Bawa Kasus Mesjid Pohea ke Ranah Hukum

“Ketika siapapun yang melakukan transaksi dengan alasan apapun tentu tidak dapat dibenarkan secara hukum dan ini jelas perbuatan melawan hukum, karena atas dasar pembayaran oleh Pemkot Ternate tersebut maka menjadi konsekuensi daerah akan mengalami kerugian keuangan senilai Rp. 2,8 miliar tersebut,” cutesnya.

Kata Azis, kasus ini kami anggap sangat krusial dan serius untuk diusut, karena pernah disoroti oleh KPK RI waktu malakukan agenda supervisi dalam rangka menertibkan aset-aset pemerintah di Maluku Utara.

“Maka kami meminta sekaligus memberikan desakan kepada Kejaksaan Tinggi Maluku Utara untuk menelusuri informasi pembayaran tersebut, dan melakukan pemanggilan serta pemerikasaan kepada oknum-oknum yang diduga terlibat dari persoalan ini untuk dimintai keterangan dan pertanggungjawaban atas masalah ini,” tegaa Azis.

Baca Juga  TNI/Polri dan Pemda Buru Buka Dapur Umum Covid-19

Selain itu, Juslan J. Latif selaku ketua DPC GPM Ternate juga menyatakan, GPM Ternate mendukung penuh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara beberapa bulan lalu bersemangat bersama Polda Malut dan pemerintah daerah provinsi maluku utara menggaungkan akan menertibkan aset-aset milik pemerintah daerah. “Kami kira aset eks kediaman gubernur ini perlu diusut dan di selesaikan,” tandasnya. (adhy)

No More Posts Available.

No more pages to load.