Dengan pola pengawasan seperti itu, pemerintah tidak hanya bergerak setelah muncul masalah, tetapi dapat mencegah persoalan sebelum berdampak lebih luas kepada masyarakat.
Dalam kasus Hunimua–Waipirit, publik kini membutuhkan penjelasan mengenai langkah lanjutan setelah keluhan tersebut mencuat.
Apakah Dishub akan melakukan pemeriksaan langsung? Apakah operator akan dievaluasi? Apakah terdapat rekomendasi perbaikan dengan target waktu yang jelas? Dan siapa yang akan memastikan pembenahan tersebut benar-benar dilaksanakan?
Jawaban atas pertanyaan itu jauh lebih penting daripada sekadar menyatakan bahwa pelayanan “harus diperbaiki”.
Soal Kapal Tua dan Keluhan Harga, Semua Harus Dievaluasi
Selain persoalan kebersihan dan fasilitas, masyarakat juga menyoroti kondisi kapal yang beroperasi di lintasan tersebut.
Salah satu akun Facebook, Yong Son, bahkan mempertanyakan usia kapal-kapal feri yang melayani jalur Hunimua–Waipirit.
“Kapal-kapal feri Liang Waipirit itu kapal-kapal yang sudah tua, seng layak berlayar lai,” tulisnya.
Pernyataan tersebut merupakan aspirasi pengguna media sosial dan tidak dapat serta-merta dijadikan kesimpulan bahwa kapal-kapal yang beroperasi tidak laik laut atau tidak memenuhi persyaratan keselamatan.
Usia kapal bukan satu-satunya ukuran untuk menentukan kelayakan sebuah kapal beroperasi.
