Karena itu, publik kini menunggu langkah nyata dari pemerintah dan pihak operator.
Apakah akan dilakukan inspeksi terhadap fasilitas penumpang? Bagaimana pengawasan terhadap kebersihan toilet dan ketersediaan air? Bagaimana sistem pengelolaan sampah di atas kapal? Dan bagaimana pemerintah memastikan kapal yang beroperasi tetap memenuhi persyaratan keselamatan dan kelaikan?
Pertanyaan tersebut harus dijawab dengan tindakan di lapangan.
Pernyataan Sammy Huwae bahwa pelayanan harus diperbaiki sesuai standar pelayanan minimal patut menjadi titik awal. Namun, ukuran keberhasilan pelayanan publik bukan terletak pada seberapa cepat pejabat memberikan respons ketika dikonfirmasi media.
Ukuran sesungguhnya adalah perubahan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Jika toilet kembali bersih, air tersedia dengan layak, sampah tidak lagi berserakan, fasilitas penumpang terawat dan kapal yang beroperasi benar-benar memenuhi persyaratan keselamatan, maka masyarakat akan melihat bukti adanya perbaikan.
Sebaliknya, jika keluhan yang sama kembali muncul, publik tentu berhak mempertanyakan efektivitas pengawasan dan evaluasi terhadap pelayanan penyeberangan.
Sorotan terhadap feri Hunimua–Waipirit seharusnya menjadi momentum bagi Pemerintah Provinsi Maluku untuk mengevaluasi sistem pelayanan transportasi penyeberangan secara menyeluruh.
