Porostimur.com, Ternate – Forum Perjuangan Pemekaran Provinsi Maluku Utara (FPPMU) menegaskan akan terus mengawal jalannya pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Maluku Utara agar tetap berjalan sesuai prinsip keadilan, transparansi, dan kepentingan masyarakat.
Sikap itu ditegaskan FPPMU melalui dialog terbuka bertajuk “Dugaan Monopoli Proyek Daerah oleh Kerabat Gubernur”, yang digelar sebagai ruang diskusi publik untuk menyikapi berbagai isu yang berkembang terkait tata kelola pemerintahan di Maluku Utara.
Ketua FPPMU Arsad Sangaji, mengatakan forum tersebut bukan dimaksudkan untuk menghakimi siapa pun, melainkan menjadi bagian dari fungsi kontrol sosial yang dijamin dalam sistem demokrasi.
Menurutnya, setiap dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan harus dibahas secara terbuka, objektif, dan berlandaskan fakta agar tidak berkembang menjadi opini yang liar di tengah masyarakat.
Kawal Spirit Perjuangan Pemekaran
Arsad menegaskan, lahirnya Provinsi Maluku Utara tidak semata-mata didorong oleh kebutuhan administratif, tetapi merupakan hasil perjuangan panjang untuk menghadirkan pemerataan pembangunan, keadilan wilayah, serta kesempatan yang setara bagi seluruh masyarakat.
Karena itu, kata dia, setiap praktik yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, ketidakadilan, maupun kesan adanya monopoli dalam pelaksanaan proyek pemerintah harus mendapat perhatian serius.
