Porostimur.com, Ambon – Sampai hari ini, ribuan guru PPPK di Provinsi Maluku belum mendapatkan gaji.
Para guru PPPK yang menerima SK tahap 1 dan tahap 2 dua itu hingga kini, belum mendapatkan tunjangan.
Menanggapi hal tersebut Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Rovik Akbar Afifuddin saat ditemui di gedung DPRD Karpan, Senin (23/10/2023) menyampaikan bahwa ada banyak yang harus dibahas bersama oleh Pemda dan DPRD terkait problem PPPK.
“Pertama soal gaji PPPK tahap I yang sampai hari ini belum dibayarkan. Apalagi mereka membutuhkan fasilitas misalnya laptop karena mereka harus membuat laporan aktifitas setiap hari. Akhirnya harus membeli laptop dengan cara kredit, kalau gaji tidak dibayar setiap bulan bagaimana mereka melunasi,” jelas Rovik.
Politisi PPP tersebut menambahkan bahwa harus ada kejelasan dan evaluasi dari dinas pendidikan terkait penempatan PPPK tahap II walaupun penempatan menjadi domain BKN pusat tetapi harus secara rasional dan objektif dalam melihat penempatan.
“Bagaimana kalau guru agama Islam ditempatkan di sekolah yang tidak ada siswa Islam, sebaliknya guru agama Kristen ditempatkan di sekolah yang tidak ada murid Kristen, lalu mereka mau kerja apa, itu berpengaruh terhadap sertifikat. Ada juga yang ditempatkan jauh dan biaya hidupnya tidak cukup dengan mengandalkan gajinya, ” tambah Rovik.
