Sejarah juga menunjukkan bahwa rezim-rezim dengan kecenderungan fasis hampir selalu membangun kultus personal terhadap pemimpin. Loyalitas dipelihara melalui insentif, patronase, dan budaya menjilat yang dibungkus retorika persatuan. Figur pemimpin diposisikan sebagai sumber kebenaran yang nyaris tak boleh dipersoalkan.
Padahal, berbagai kajian ilmu politik menunjukkan bahwa kemerosotan demokrasi tidak selalu disebabkan oleh watak buruk seorang pemimpin semata. Ia juga lahir dari sistem yang membiarkan kekuasaan terkonsentrasi tanpa pengawasan, dari institusi yang kehilangan independensi, serta dari masyarakat yang perlahan berhenti bersikap kritis.
Di sinilah perbedaan mendasar antara demokrasi dan fasisme. Demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Fasisme menempatkan pemimpin sebagai pusat legitimasi. Dalam demokrasi, hukum berdiri di atas kekuasaan. Dalam fasisme, hukum justru mengikuti kehendak penguasa.
Hannah Arendt mengingatkan bahwa propaganda dalam sistem totaliter selalu membutuhkan musuh, baik musuh dari luar maupun musuh dari dalam. Melalui penciptaan musuh bersama, kekuasaan memperoleh legitimasi untuk memperluas kontrolnya. Subjek ideal bagi rezim semacam itu, menurut Arendt, bukanlah mereka yang fanatik secara ideologis, melainkan masyarakat yang sudah kehilangan kemampuan membedakan mana fakta dan mana kebohongan, mana benar dan mana salah.
