Porostimur.com, Ambon — Riuh perdebatan tentang lokasi pembangunan Maluku Integrated Port (MIP) belum juga mereda. Di tengah silang pendapat itu, Pemerintah Provinsi Maluku memilih berdiri pada satu garis tegas: keputusan memusatkan MIP di Pulau Ambon didasarkan pada hasil kajian ilmiah, bukan pertimbangan politis ataupun keberpihakan teritorial.
Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, dalam konferensi pers di Kantor Gubernur, Kamis (26/2/2026), meluruskan berbagai asumsi yang berkembang di ruang publik. Ia menegaskan, rekomendasi Ambon sebagai lokasi MIP merupakan hasil studi kelayakan yang dilakukan oleh World Bank, bukan kajian internal pemerintah daerah.
“Bank Dunia melakukan pra-studi kelayakan hingga studi lanjutan. Kesimpulannya, Ambon adalah lokasi paling feasible. Kita harus menghormati hasil kajian ilmiah itu,” ujar Hendrik.
Pertimbangan Pasar dan Efisiensi Logistik
Menurut Gubernur, salah satu faktor penentu adalah kesiapan infrastruktur serta kekuatan pasar di Pulau Ambon. Sebagai pusat aktivitas ekonomi dan konsentrasi penduduk terbesar di Maluku, Ambon dinilai memiliki daya dukung yang lebih stabil untuk menjamin keberlanjutan investasi jangka panjang.
Ia menjelaskan, keberadaan MIP di Ambon memungkinkan integrasi langsung dengan simpul distribusi utama seperti pelabuhan dan bandara. Hal ini dinilai krusial untuk menekan biaya logistik dan menghindari proses bongkar-muat berulang yang berpotensi membebani ongkos produksi.
