Pergantian tersebut turut menjadi perhatian karena Rudy Waras merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang diperbantukan atau berstatus BKO di Pemprov Maluku sejak 2024.
Di internal birokrasi, rotasi ini dipandang sebagai bagian dari penataan organisasi serta upaya membuka ruang pengembangan karier bagi ASN daerah.
Dorong Transparansi Keuangan Daerah
Pergantian pimpinan BPKAD juga terjadi di tengah sorotan publik terhadap tata kelola keuangan Pemerintah Provinsi Maluku. Sejumlah kalangan menilai masih diperlukan peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Dengan penunjukan Plt Kepala Inspektorat dan pengisian jabatan strategis di BPKAD, Pemprov Maluku diharapkan mampu memperkuat fungsi pengawasan internal sekaligus memperbaiki tata kelola keuangan daerah agar lebih transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip pemerintahan yang baik.
(red)
Porostimur.com berkomitmen memberikan fakta jernih, terpercaya, dan berimbang. Simak berita dan artikel terbaru kami di: WhatsApp Channel porostimur.com
