Oleh: Dino Umahuk, Sastrawan dan Jurnalis
Panggung politik kita memang pandai menciptakan pahlawan baru. Hari ini, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos, dielu-elukan sebagai motor penggerak hilirisasi industri kelapa. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pun memuji keberhasilan ekspor perdana produk olahan kelapa ke Tiongkok dari Tobelo, Halmahera Utara.
Tapi seperti biasa, di balik tepuk tangan dan sorotan kamera, ada kisah yang disembunyikan: sosok yang sebenarnya merintis jalan panjang itu justru tak diberi kesempatan bicara di panggungnya sendiri. Namanya Piet Hein Babua, Bupati Halmahera Utara — orang yang menanam benih gagasan jauh sebelum kata hilirisasi jadi jargon kementerian.
Dari Kebun Rakyat, Bukan dari Meja Rapat
Hilirisasi kelapa bukan ide yang lahir di ruang ber-AC kantor provinsi. Ia tumbuh dari tanah dan keringat rakyat Halmahera Utara. Piet Babua melihat potensi itu ketika harga kopra anjlok dan petani makin tergantung pada tengkulak. Ia tahu, jika kelapa hanya dijual mentah, maka yang kaya tetaplah pedagang besar, bukan petani.
Maka lahirlah sebuah langkah berani: Peraturan Daerah tentang Hilirisasi Kelapa, satu-satunya perda di Indonesia yang secara eksplisit mengatur strategi industrialisasi kelapa rakyat. Ia bahkan berani membatasi penjualan kelapa keluar daerah — kebijakan yang sempat dianggap kontroversial — demi memastikan bahan baku tetap tersedia bagi industri lokal.
