“Kalau kita biarkan kelapa keluar, ekonomi kita hanya jadi terminal, bukan tujuan,” begitu logika Piet Babua. Ia sedang membalik arah pasar: dari Halmahera ke Halmahera sendiri. Dari tanah rakyat untuk rakyat.
Panggung yang Direbut, Sejarah yang Dihapus
Namun ketika hasil kerja keras itu mulai berbuah — ketika ekspor perdana produk olahan kelapa berlangsung di Tobelo — panggungnya tiba-tiba berubah wajah.
Bupati Piet Babua tak diundang berbicara, tak disebut namanya, seolah hilirisasi kelapa adalah karya tiba-tiba yang jatuh dari langit melalui sulap sang gubernur yang doyan memoles diri di media sosial.
Inilah wajah paling halus dari pencurian kontribusi: kerbau punya susu, sapi punya nama. Media menulis “keberhasilan provinsi”, bukan “inisiatif kabupaten”. Padahal, tanpa regulasi daerah dan keberanian politik Piet Babua, tak akan ada industri kelapa berdiri di Tobelo.
Kita sedang menyaksikan praktik klasik birokrasi Indonesia: yang bekerja di lapangan tak masuk berita, yang datang belakangan dapat panggung kehormatan. Di negeri ini, kerja keras sering kalah oleh kamera.
Politik Seremoni, Bukan Politik Empati
Fenomena ini menyingkap penyakit lama birokrasi kita: terlalu banyak seremoni, terlalu sedikit empati. Para pejabat berlomba menciptakan simbol, bukan solusi. Mereka lebih sibuk merancang acara peresmian ketimbang memperbaiki nasib petani yang jadi fondasi ekonomi daerah.
