6. KAHMI berharap Pelibatan stakeholder (pengusaha) lokal dalam aktifitas bisnis pertambangan wajib dilakukan untuk memberikan multiplier effect bagi perekonomian lokal. Sejauh ini aktifitas ekonomi yang terkait dengan tambang, utamanya pemenuhan kebutuhan pendukung baik keperluan konsumsi maupun jasa lainnya masih secara monopoli dilakukan para pemain/pelaku usaha dari luar sehingga mengabaikan pelaku usaha lokal.
7. Ketauladan politik dalam politik pemerintahan harus menjadi perhatian penting, KAHMI menilai konflik pasangan kepala daerah tidak sekedar memberikan efek buruk pada pelayanan publik tetapi juga merusak tata krama politik dan meruntuhkan ketauladan dan moralitas politik. Karena itu KAHMI mengharapakan kepala daerah dan pejabat public disemua dilevel harus memperbaiki pola komunikasi dan mengubah prilaku politik menjadi lebih bermoral dan beradab di hadapan rakyat.
8. KAHMI mencermati ada upaya politik untuk mengembalikan sistem sentralistik melalui kebijakan perizinan investasi dan perpajakan. KAHMI meminta agar pemerintah daerah melakukan konsolidasi politik untuk menghentikan semua upaya sentralisasi yang tidak menguntungkan daerah dalam kerangka kepentingan NKRI. Ada kesan penguataan kekuatan olirgarki dengan menjadi daerah sebagai wilayah eksplotasi sumberdaya alam melalui politik sentralisasi.
