9. Untuk mencegah menguatkan politik transaksional dan kekuataan politik para oligarki, KAHMI mendesak agar dalam transisi pemerintahan menuju pemilu serentak 2024, pengangkatan pejabat kepala daerah harus tetap menjunjung demokrasi dan bukan menjadi ajang konsolidasi politik para pemilik modal di pusat-pusat kekuasaan.
10. KAHMI mendorong Pembangunan infrastruktur fokus pada sektor ekonomi dan sosial yang produktif dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hendaknya pembangunan imfrastruktur dilakukan dengan memperhatikan dampak ekonomi, utamanya memberikan akses bagi perkembangan ekonomi didesa, ataupun daerah-daerah penghasil/produksi.
11. Bagi KAHMI, pemerintah daerah perlu mempercepat aksessibilitas antar wilayah di Provinsi Maluku Utara, terutama akses darat yang belum terselesaikan dan perlu adanya sinergitas dari pemerintah daerah dalam mendorong percepatan pembangunan Ibukota Sofifi dan mencari format politik tentang status Sofifi sebagai ibukota Provinsi Maluku Utara.
12. KAHMI meminta pemerintah daerah melakukan penyelesaian atas hak-hak tenaga pendidik khusunya guru honorer dan guru non sertifikasi yang belum terselesaikan, sehingga berdampak pada penurunan kinerja guru dan pada akhirnya mutu pendidikan mengalami penurunan.
Demikian Siaran Pers KAHMI atas HUT Provinsi Maluku Utara yang ke 23 ini, semoga menjadi perhatian semua pihak dalam upaya menjaga keberlangsungan pembangunan di Provinsi Maluku Utara. (Amir)
