Huwae Kritisi Paripurna Pengesahan APBD-P, Murad Ismail: Kita Akan Tindak

oleh -1.406 views
Link Banner

Porostimur.com – Ambon: Sikap Anggota DPRD Maluku dari PDI-Perjuangan, Edwin Adrian Huwae yang mengkritisi pembahasan “kilat” KUA dan PPAS RAPBD Perubahan tahun 2021,  yang  berjalan tak cukup sehari atau 24 jam, mendapat tanggapan keras dari Ketua DPD PDI-Perjuangan Maluku, Murad Ismail.

Di hadapan sidang Paripurna DPRD Maluku, Rabu (29/9/2021) yang digelar secara virtual, Murad yang juga gubernur Maluku itu mengatakan akan meminta Huwae untuk mempertanggung jawabkan pernyataannya itu.

Murad juga mengatakan, akan meminta Badan Kehormatan DPRD Provinsi Maluku untuk mengaudit yang bersangkutan, berapa kali saja mengikuti rapat rapat internal dan berapa kali saja mengikuti rapat rapat paripurna.

“Agar kita bisa mengambil langkah langka dan tetap saya atas nama ketua partai menunggu keputusan dari Badan Kehormatan untuk kita daripada PDI perjuangan untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya,” tegas Murad.

“Untuk itu saya minta dari ketua DPRD Provinsi Maluku yang kebetulan dari PDI-Perjuangan Dan juga Ketua Fraksi, saudara Benhur Watubun agar dalam waktu dekat ini melakukan rapat. Kita bahas, dipimpin oleh saya langsung dan kira-kira apa langkah langkah yang harus kita ambil,” sambungnya.

Murad juga bilang, dia sangat sedih atas pernyataan yang disampaikan oleh oleh anggota DPRD dari PDIP Perjuangan Edwin Huwae.

Baca Juga  Gugat Rektor USU, 2 Wartawan Muda Mendapat Penghargaan Oktovianus Pogau

“Dan untuk itu semua pendapat termasuk dari Fraksi PDI Perjuangan, akan kita lanjutkan akan kita tindak lanjuti,” katanya.

Murad menambahkan, dia sangat menghargai semua pendapat dari anggota DPRD yang disampaikan pada Rapat Paripurna yang digelar Senin lalu.

“Saya memberikan apresiasi secara maraton dua hari berturut-turut saya paling mengerti psikologi dari anggota DPRD Provinsi Maluku sehingga melahirkan memutuskan dan hari ini kita selesai tentang APBD perubahan. Saya atas nama gubernur dan ketua partai, menghargai dan sangat memaklumi psikologi dari seluruh anggota yang selama ini bekerjasama bersinergi dengan pemerintah daerah,” paparnya.

Atas nama gubernur dan Ketua DPD PDI- Perjuangan, dia juga menyampaikan permohonan mohon maaf kepada seluruh anggota DPRD Provinsi Maluku.

“Saya sangat paham saya sangat mengerti saya bekas anggota polisi saya tau betul psikologi kalian para anggota DPRD itu sama sekali telah dirusak oleh perkataan-perkataan yang seharusnya tidak boleh terjadi,” pungkasnya.

Sebagaimana diberitakan media ini sebelumnya, anggota DPRD Maluku asal PDI-Perjuangan, Edwin Huwae menyesalkan sikap pimpinan DPRD Maluku yang sengaja mengabaikan aturan dan Tata Tertib (Tatib), DPRD Maluku, dalam pembahasan KUA dan PPAS APBD Perubahan Provinsi Maluku, tahun 2021.

Baca Juga  James Riady Imbau Pengusaha Lebih Berani Investasi

“Saya perlu melakukan otokritik bagi DPRD Maluku akibat tidak menjalankan fungsinya dengan baik,” tulis Edwin Huwae, Selasa (28/9/2021) malam.

Dikatakan, Tatib DPRD Maluku mengharuskan tahapan pembahasan setiap rancangan Perda tentang APBD Perubahan melalui tahapan pembahasan yang sama persis pembahasan APBD reguler.

“Mestinya harus melalui pembahasan di tingkat Komisi-komisi dan masing-masing fraksi. Selanjutnya di bahas pada badan Anggaran bersama dengan TAPD / Tim Anggaran Pemerintah Daerah,” rinci Huwae.

Kendati, untuk rancangan Perda tentang APBD Perubahan tahun 2021 Provinsi Maluku, tidak melalui mekanisme itu dan mengabaikan, langsung  diajukan dan dibahas melalui Paripurna, pada Senin, 27 September 2021 dan dilanjutkan dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepakatan Selasa tanggal 28 September 2021, malam pukul 20.30. WIT.

“Ini menunjukan ada keganjilan. Ada apa dibalik semua ini?  Jangan-jangan  ada perselingkuhan antara pimpinan DPRD  bersama eksekutif,” duga  politisi PDIP Maluku ini.  Dugaan ini diperkuat dengan waktu pengajuan hingga ditetapkan tidak lebih dari 24 jam dan itu sangat tidak cukup untuk membahasnya.

Baca Juga  Masa Pandemi Covid-19, Bhabinkamtibmas Polsek Selaru Mengajarkan Anak-anak di Desa Binaanya

Dikatakan, bila alasan pimpinan DPRD melompati tahapan pembahasan secara substansial terkait pendalaman APBD Perubahan tahun 2021 ditingkat komisi dan fraksi, karena batas waktu pengajuan dievaluiasi Kemendagri maka yang perlu dikritik adalah pihak eksekutif yang dianggap tidak siap dalam pengajuan APBD Perubahan tahun 2021.

“Saya menyangsikan bila seluruh dokumen melengkapi pembahasan dimaksud.  Karena itu nota Kesepakatan RAPBD Perubahan tahun 2021 yang ditandatangani Gubernur Maluku dan pimpinan DPRD menjadi cacat hukum secara formil, apalagi secara substansial berkaitan dengan isi dari RAPBD Perubahan itu sendiri,” tegasnya.Baca Juga  Kutni Tuhepaly: Rp 5,1 Milyar untuk Rumah Pribadi Murad Ismail Tabrak Aturan

Masih menurut Edwin, sejauh mana DPRD menelisik kepentingan rakyat melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh eksekutif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di Maluku dan menurunkan angka kemiskinan dan terpenting berkaitan dengan situasi daerah Maluku menghadapi dampak Pandemi Covid19.

“Saya pesimis bahwa anggaran daerah yang ada ini bisa menjawab kebutuhan masyarakat, atau malah hanya melayani kepentingan segelintir oligarki di daerah ini,” tegas Edwin. (nicolas)

No More Posts Available.

No more pages to load.