IKA Unidar Ambon Minta Gubernur Maluku Bersikap Arif

oleh -136 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Ikatan Keluarga Alumni Universitas Darussalam (IKA Unidar) Ambon meminta Gubernur Maluku, Murad Ismail agar netral, arif dan bijaksana, dalam menyikapi persoalan kasus hukum yang menimpa Universitas Darussalam Ambon.

Ketua IKA Unidar Ambon, Efendi Rada menyesalkan kehadiran Gubernur Maluku, Murad Ismail, pada pelaksanaan wisuda yang digelar oleh Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku (YPDM) di Kampus Unidar Ambon di Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) pada 28 Desember 2019 lalu.

Apalagi sebelum wisuda tersebut dilaksanakan sudah ada surat dari LLDIKTI XII Nomor: 1939/L12/KL/2019 19 Desember 2019, yang menyatakan bahwa LLDIKTI Wilayah XII tidak bertanggung jawab terhadap kegiatan wisuda yang digelar oleh YPDM.

“Bahwa Persoalan Unidar Ambon murni persoalan pendidikan yang melibatkan masa depan semua anak bangsa. Meminta Gubernur Maluku harus mendengarkan kedua belah pihak untuk mengetahui akar persoalan yang terjadi sejak 2013-2019,” ujarnya.

Efendi mengatakan, IKA Unidar Ambon sangat menyayangkan keputusan gubernur tersebut. Pihaknya meminta gubernur untuk membaca penjelasan Kepala LLDIKTI dan Kepala Pengadilan Negeri Ambon terkait persoalan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) tersebut.

Baca Juga  Peduli Bencana Masamba, Laznas LMI akan Salurkan Hewan Kurban

Menurut Efendi, Unidar Ambon yang didirikan oleh Mayjen TNI Hasan Slamet berada dibawah naungan Yayasan Darussalam dengan Akta Notaris No 15 tanggal 8 April 1981.

“Pada 1987, institusi ini memperoleh Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 0794/O/1987 tanggal 12 Desember 1987, tentang Pemberian Status Terdaftar, kemudian Penetapan Kembali dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 50/DIKTI/Kep/1993 tanggal 29 Januari 1993 tentang Penetapan Kembali Status Terdaftar,” terangnya.

Di tahun 2013-an, sejumlah oknum kemudian mendirikan yayasan dengan nama Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku (YPDM) dan mengklaim asset yang ada di Kampus Tulehu sebagai asset YPDM.

Aksi ini kemudian berbuntut panjang hingga berujung ke meja hijau. Namun saat ini, perkara tersebut sudah memiliki kuputusan hukum tetap, dimana pengadilan menetapkan YDM sebagai pemanang.

Baca Juga  Kanwil Kemenag Malut Gelar Refleksi Kinerja Tahun 2019

Hal itu ditetapkan dan diperjelas dengan Surat Keputusan Menteri Ristek Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 491/KPT/1/2016 tanggal 21 November 2016, tentang perubahan Badan penyelenggara Universitas Darussalam Ambon di Ambon dari Yayasan Darussalam Maluku sesuai dengan Akta Nomor 15 tanggal 8 April 1981, menjadi Yayasan Darussalam Maluku sesuai dengan Akta Nomor 31 tanggal 30 Mei 2011.

“Dengan demikian perkara sengketa antara YDM dan YPDM telah selesai dan dimenangkan oleh YDM sesuai Putusan Mahkamah Agung RI No. 404/PK/Pdt/2018 tanggal 18 Juli 2018, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 2860 K/Pdt 2016 tanggal 11 Januari 2017, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ambon No. 2/PDT/2016/PT AMB tanggal 17 Maret 2016, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Ambon No.11/Pdt.G/2015/PN AMB tanggal 29 Oktober 2015, dimana YDM sebagai pengelola yang sah atas harta kekayaan (aset-aset) Yayasan Darussalam, termasuk pengelolaan atas Unidar Ambon,” ungkap Efendi.

Baca Juga  Dihantam Benda Tumpul, TKA Asal China di Taliabu Alami Luka Serius

“Selain itu, berdasarkan semua keputusan itu, YPDM dihukum dan diperintahkan untuk menyerahkan pengelolaan seluruh harta kekayaan (aset-aset) Yayasan Darussalam, termasuk pengelolaan Universitas Darussalam Ambon kepada YDM, yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde),” pungkasnya. (red/rtm)