Menurut Bito, mudah sekali memaklumi rencana setengah hati pemindahan ibukota provinsi. Pertama, sudah sejak lama elit kita terperangkap dengan apa yang di masyarakat disebut sebagai “tiba saat tiba akal”.
“Jadi karena ada gawe politik, supaya mendulang simpati, ide pemindahan ibukota dengan penuh sengaja dipromosikan,” katanya.
Kedua, sensitivitas elit publik negeri ini tergolong amat buruk. Realitas kota Ambon dalam beberapa dasawarsa terakhir ini memperlihatkan apa yang secara teoritik disebut sebagai “beban yang melampaui daya dukung”.
“Kota Ambon ini seyogianya hanya bisa dihuni ideal seratus lima puluh ribu jiwa saja. Tetapi fakta sudah lebih dari tigaratus ribu jiwa. Belum termasuk migran sirkular. Jangan heran secara ekologis, kota ini mengalami degradasi yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Degradasi itu memperparah kota ini dari berbagai aspek,” katanya.
Ketiga, di Maluku ada kebiasaan buruk dalam.kerja pemerintahan hingga saat ini yaitu kebijakan tahunan tidak selamanya diderivasi dari kebijakan strategis. Kita miliki RPJP dan RPJM. Tapi kebijakan tahunan bias dari dua dokumen tersebut. Faktor kepentingan dan selera yang menjadi sandaran utama kebijakan tahunan. Kalau ada profesor di Unpatti yang benar-benar berkomitmen dengan pengembangan ilmu berusaha membedah APBD Provinsi dan kabupaten/kota pasti menemukan bias yang saya maksudkan.
