Kasus Kesultanan Jailolo Bentukan Sultan Nuku dari Tidore

oleh -319 views
Link Banner

Oleh: Muhammad Diadi, Penulis, Pelaku Budaya Galela

Ketika Nuku dinobatkan sebagai Raja atas Papua serta Seram Timur, kemudian sebagai Sultan Tidore, gagasan Saifuddin di atas bergema kembali. Seusai dinobatkan sebagai Sultan Tidore, Nuku menghidupkan kembali Kesultanan Jailolo dan mengangkat Sangaji Tahane sebagai Sultan Jailolo dengan gelar Muhammad Arif Billa. Alasan penghidupan kembali Kesultanan Jailolo sama dengan yang dikemukakan sebelumnya oleh Sultan Saifuddin kepada Gubernur Padtbrugge. Walaupun demikian, upaya Nuku ini tidak dapat dilepaskan dari gagasannya untuk mengimbangi hegemoni dan superioritas Ternate. Kesultanan Ternate memang dengan cerdik telah menunggangi Belanda guna mempertahankan hegemoni dan superioritasnya.

Sultan Jailolo yang diangkat Nuku, Muhammad Arif Billa, bukanlah pendatang baru dalam struktur Kesultanan Tidore. Di awal karirnya, Billa menjabat sebagai Sangaji Tahane (Makian), kemudian selama 13 tahun menjadi Jogugu Kesultanan Tidore, sejak berkuasanya Sultan Kamaluddin (1784-1797), kakak Nuku. Meski Billa adalah seorang Tahane atau Makian,tetapi lantaran jabatan yang dipangku ia mendapatkan kualifikasi bangsawan setingkat kaicil.
Sudah sejak 1786 Billa memimpin suatu faksi dalam lapisan para bobato Tidore yang memihak Nuku dalam pergolakan politik kesultanan tersebut.

Pada 1796, Billa ditangkap atas perintah Sultan Kamaluddin, setelah terkuak hubungan yang dijalinnya dengan Nuku. Tetapi, karena campur tangan VOC, Billa dibebaskan. Menjelang penyerbuan Nuku ke Tidore, Billa melarikan diri dan bergabung dengannya. Ia bahu membahu dengan Nuku dalam perjuangan pembebasan Tidore, dan diangkat sebagai salah seorang panglima Nuku yang handal.

Link Banner

Ketika Inggris mengembalikan Maluku kepada Belanda, yang kemudian berkuasa antara 1803-1810, Nuku untuk pertama kalinya menawarkan sebuah perundingan kepada Belanda pada 1804. Perundingan ini ditawarkan Nuku dengan salah satu persyaratan pengakuan Belanda atasKesultanan Jailolo sebagai sebuah kerajaan merdeka dan berdaulat penuh. Bagi Nuku, pengakuan atas Jailolo sebagai salah satu syarat perundingan merupakan suatu kemestian.

Menurut adat, pengangkatan Sultan Jailolo telah memperoleh persetujuan para bobato Kesultanan Tidore, para bobato Halmahera Timur Weda, Maba dan Patani serta mendapat dukungan bobato Halmahera Utara Jailolo, Sau, Tobelo, Galela, dan Raja Lolodaserta Kao. Dukungan luas seperti itu cukup memberikan keabsahan bagi Billa sebagai Sultan Jailolo.

Tetapi, Belanda menolak tawaran dan prasyarat Nuku.Setelah berita penolakan Belanda tersiar, pasukan Sultan Jailolo di Toniku mulai dimobilisasi untuk menggempur Halmahera Utara. Nuku sendiri merancang rencana penyerbuan,dan Billa ditugasi memimpin serta melaksanakannya. Armada yang akan ambil bagian dalam operasi militer ini direncanakan terdiri dari:

1 juanga Sultan Jailolo,
1 juanga putera-putera Sultan Jailolo,
8 juanga orang Tobelo dan Kao,
6 juanga dari Loloda,
1 juanga dari Tolofuo,
4 juanga dari Sau,
2 juanga dari Galela,
6 juanga dari Patani,
6 juanga dari Weda,
6 juanga dari Tidore, dan
5 juanga dari Papua.

Tujuan operasi adalah untuk memperoleh legitimasi para sangaji di Halmahera Utara bagi Sultan Jailolo. Tetapi, Nuku tidak menyadari bahwa sejak 1635 Jailolo telah lebur dan menjadi wilayah Kesultanan Ternate, yang melakukan pembinaan sedemikian rupa sehingga sangat sulit bagi rakyat di kawasan Jailolo maupun Halmahera Utara mengubah loyalitas mereka kepada Ternate, terutama di kalangan orang Alifuru, walaupun sebagian rakyat Tobelo dan Galela adalah pengikut setia Nuku selama belasan tahun.

Dengan demikian, upaya Nuku menghidupkan kembali Kerajaan Jailolo – dalam kenyataannya hanya merupakan kerajaan vazal Tidore, karena pemerintahan Nuku berada di atasnya tidak sepenuhnya berhasil lantaran orang-orang Alifuru tidak mau mengakui Sultan Jailolo yang ditunjuk Nuku sebagai raja mereka. Orang-orang ini tetap menyatakan kesetiannya kepada Kesultanan Ternate. Hanya beberapa kampung di pantai barat Halmahera yang dapat dikuasai Jailolo.14 Orang Tobelo Tai – yakni Tobelo Boenge dan Tobelo Kao – pimpinan Sangaji Kuwasauwa dan Sangaji Sau mengakui Sultan Jailolo, tetapi Sangaji Galela serta orang Alifuru Jailolo dan Ibu menolak legitimasinya.

Operasi Halmahera Utara yang direncanakan Nuku itu mengalami kegagalan dan tidak pernah dilaksanakan, walaupun sebelumnya Nuku telah mengirim sejumlah tim ke wilayah tersebut untuk mensosialisasikannya. Hasil sosialisasi yang tidak menggembirakan barangkali yang membuat rencana penyerbuan dibatalkan.

Baca Juga  Resmi Dilantik Jadi Anggota DPRD Bitung, Handri Siap Membawa Aspirasi Rakyat

Sementara itu, Sultan Ternate, Muhammad Yassin, mengusulkan suatu kompromi kepada Pemerintah Belanda di Ternate sehubungan dengan prasyarat Nuku. Usulan itu adalah agar kawasan Toniku di pantai barat Halmahera, yang masuk wilayah Kesultanan Tidore, ditetapkan sebagai wilayah Sultan Jailolo dan rakyatnya, serta agar mereka diberi izin untuk memperoleh suplai bahan pangan dari wilayah Gane Dalam, yang masuk wilayah kekuasaan Ternate. Setelah wafatnya Nuku pada 14 Nopember 1805, Dewan Kerajaan mengangkat Zainal Abidin sebagai Sultan Tidore menggantikannya.

Pada masa Zainal Abidin inilah Gubernur Wieling meminta agar Sultan Tidore menyerahkan Sultan Jailolo kepada Belanda. Zainal Abidin,yang menemui kesulitan dalam menyerahkan Sultan Jailolo, menyatakan kepada Gubernur Wieling bahwa secara politis maupun militer Sultan Jailolo, Muhammad Arif Billa, tidak punya potensi dan kemampuan untuk membahayakan pemerintah. Karena itu, menurut Zainal Abidin, ia tidak perlu ditangkap. Argumentasi ini tidak dapat diterima Belanda, yang kemudian memandang Zainal Abidin sebagai orang yang tidak bisa diajak kerjasama.

Akibatnya, Belanda menyerbu Tidore dan merampas benteng-benteng kesultanan itu pada Nopember 1806. Zainal Abidin mengerahkan armadanya untuk menangkal serbuan tersebut,tetapi upayanya menemui kegagalan.16 Tentara Belanda juga menyerbu Soasio, ibukota Tidore, dan membumihanguskannya, termasuk istana Salero. Para sangaji dan kimalaha yang menjadi anggota Dewan Kerajaan dipaksa menandatangani perjanjian yang menempatkan Tidore langsung di bawah pemerintahan Belanda, selama sultan baru belum diangkat. Perjanjian ini dipaksakan Belanda lantaran naiknya Zainal Abidin ke atas takhta Tidore menggantikan Nuku tidak sepengetahuan dan seizin Belanda.

Demikian juga, Belanda melarang komunikasi antara para bobato Tidore dengan rekan-rekannya di Halmahera Timur, serta menjanjikan amnesti kepada seluruh bangsawan Tidore yang bersedia bekerjasama, terkecuali Sultan Jailolo. Sebelum Belanda menyerbu Tidore, Zainal Abidin, Sultan Jailolo dan sejumlah bangsawan Tidore telah menyingkir ke Halmahera Timur. Zainal Abidin menuju ke Patani, dan Sultan Jailolo membangun markasnya di Weda. Ketika Belanda menyerbu Weda dan menghancurkan markasnya, Sultan Jailolo masuk hutan serta berkelana di pedalaman Weda. Pada 1807, Sultan Jailolo pertama, Muhammad Arif Billa, wafat karena kecelakaan. Billa mati tergelincir ke dalam sebuah jurang dan dimakamkan di dekat sebuah sungai di Weda.Setelah Sultan Muhammad Arif Billa wafat, ia digantikan oleh puteranya, Kimalaha Sugi sebelumnya menjabat sebagai Ngofa Jou (putera mahkota).

Sultan Jailolo ke-2 ini bergelar Muhammad Asgar. Ketika Inggris (East India Company) menduduki Ternate pada 1810,Muhammad Asgar tidak diakui sebagai Sultan Jailolo, karena belum pernah diangkat oleh suatu penguasa yang berhak, dan tidak berhak untuk menggunakan gelar itu (yakni gelar sultan ).

Inggris lalu menangkap dan menahan Muhammad Asgar dan menahannya di Ambon hingga 1817. Ketika Inggris menyerahkan kembali kekuasaan Maluku kepada Belanda, Asgar ikut pula diserahkan sebagai tahanan. Pada tahun ini juga, Asgar mengajukan permohonan kepada panitia pengambilalihan kekuasaan dari Inggris kepada Belanda agar ia dibebaskan dan diperkenankan kembali memimpin masyarakat Halmahera.

Permohonan Asgar tidak ditanggapi. Karena itu, ia menyurat kepada Laksamana A.A. Buyskes, yang tengah berada di Ambon dalam rangka penyelesaian Perang Pattimura, dan mengajukan sekali lagi permintaannya. Sebagai alasan bagi permohonannya, Asgar mengemukakan bahwa di masa lampau Kerajaan Jailolo pernah eksis, sehingga amat wajar bila ia menuntut untuk menghidupkan kembali kerajaan tersebut. Kesultanan Jailolo baru ini telah lahir dan menjadi kenyataan ketika masyarakat Halmahera mengangkat ayahnya, Muhammad Arif Billa, sebagai sultan mereka. Buyskes tidak menghiraukan permohonan Asgar. Bahkan, tidak lama kemudian ia dibuang ke Jepara pada 1817. Tetapi, pada 1825, Asgar dikembalikan ke Maluku kemudian diangkat oleh Pemerintah Belanda sebagai Sultan Jailolo II yang berkedudukan di Seram Pasir.

Sejak Belanda menyerbu dan membumihanguskan Tidore, pada 1806 Hajuddin bersama 3000 pengikutnya dari Halmahera Timur dan Tobelo-Tai berpindah-pindah tempat karena dikejar Belanda. Akhirnya Hajuddin beserta pengikutnya mendirikan koloni mereka di Seram Pasir. Dikalangan pengikutnya, Hajuddin dikenal sebagai Sultan Jailolo III yang berkuasa di Seram Pasir.Hingga 1821, jumlah pengungsi yang berada di Seram Pasir telah mencapai 7000 orang.

Baca Juga  Beredar Kabar Dipecat PKPI, Posisi Bahrain Kasuba Kian Terjepit

Para pengungsi ini tidak hanya berasal dari Halmahera Timur, tetapi juga dari Halmahera Utara Tobelo, Kao serta Galela – dan Papua yang mendukung Hajuddin, termasuk pribumi Seram Pasir dan sekitarnya, seperti penduduk Negeri Lisabata, Hative serta Seram Timur. Para pendatang baru di Seram Pasir itu adalah orang-orang yang melarikan diri dari kejaran pasukan Sultan Muhammad Tahir, yang sejak 1810 berkuasa sebagai Sultan Tidore ke-21. Para pendatang ini dipimpin oleh Sangaji Rubacola dan Kapita Laut Naimuddin dari Weda.

Dengan semakin bertambah jumlah pengikutnya, Hajuddin merasa perlu mendapatkan legitimasi atas kekuasaannya dari Pemerintah Belanda. Ia menyurati Gubernur Ambon dan meminta pengertian baiknya mengenai masyarakat Halmahera di Seram Pasir, dan agar ia diizinkan membentuk sebuah kerajaan di Halmahera untuk mengatur pengikutnya. Upaya Hajuddin gagal, bahkan membuatnya makin diburu. Belanda menganjurkan rakyat agar tidak berhubungan dengan Sultan Jailolo III yang telah dinyatakan sebagai penjahat, dan menjanjikan hadiah bagi siapa saja yang dapat menangkapnya hidup atau mati.

Tetapi, sebegitu jauh tak satupun rakyat Seram Pasir melakukan hal-hal yang dikehendaki Belanda. Ini secara jelas menunjukkan betapa kuat pengaruh dan kharisma Hajuddin. Baru setelah Peter Merkus menjabat sebagai Gubernur Ambon (1822-1828), ajakan damai Sultan Jailolo III, Hajuddin, memperoleh tanggapan positif.

Sementara itu, sepanjang abad ke-19, di perairan Indonesia Timur, khususnya di perairan Maluku dan Kepulauan Ambon, aksi-aksi perompakan yang melibatkan orang Tobelo dan Galela sedang marak. Para bajak laut Halmahera Utara ini bahkan menjalin kerjasama dengan bajak laut Mindanao dan Sulu dari Filipina Selatan. Di perairan Maluku, aksi-aksi perompakan juga melibatkan sejumlah orang Halmahera Timur dan Tobelo yang bermukim di Seram Pasir. Aksiaksi ini telah membuat pelayaran dan perdagangan di kawasan tersebut sangat terganggu. Pelayaran dan perdagangan di perairan Maluku serta Kepulauan Ambon akan dapat ditanggulangi dan dihentikan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Merkus mulai menjalin kontak resmi yang intens dengan Hajuddin. Kontak ini pada akhirnya membawa kedua pihak ke meja perundingan untuk membahas pembentukan Kesultanan Jailolo di Seram Pasir. Dalam usulnya mengenai agenda perundingan, Hajuddin menuntut agar ia diakui sebagai penguasa Halmahera. Tetapi, tuntutan ini ditolak Gubernur Merkus yang, sebaliknya, mengusulkan agar kerajaan yang akan dibentuk itu berlokasi di Seram Pasir. Hajuddin akhirnya menyetujui proposal tersebut dan menyerahkan hal itu sepenuhnya kepada Gubernur Merkus. Ia juga mengajukan syarat bahwa yang akan menjadi penguasa Kesultanan Jailolo di Seram Pasir adalah kakaknya, Muhammad Asgar. Sementara ia sendiri cukup menjabat sebagai Raja Muda.Setelah berkonsultasi dengan Batavia, Merkus dapat menerima persyaratan yang diajukan Hajuddin.

Muhammad Asgar pun didatangkan ke Ambon dari Jepara untuk ikut menandatangani perjanjian, yang dilakukan pada 25 Januari 1826. Tidak lama setelah itu, Muhammad Asgar dilantik sebagai Sultan Jailolo II, yang berkuasa atas Seram Pasir – tidak termasuk daerah pedalaman. Dalam upacara di Benteng Victoria, Ambon, Sultan Jailolo II ia mengucapkan sumpah setia kepada Kerajaan Belanda. Sebagai Sultan, Muhammad Asgar bergelar Paduka Seri Tuwan Sulthan al-Wasatu Billahil Alim, Sulthan Muhammad Saleh Amiruddin Khalifatullah Atas Muka Bumi Daerah Alam Maluku Yang Maha Mulia, Raja Yang Memegang Parenta di atas Takhta Kerajaan Tanah Seram.

Dalam perjanjian sebelum pelantikan Sultan Jailolo II, disebutkan bahwa seluruh kedaulatan dalam Kerajaan Seram Pasir terletak di tangan Gubernur, yang diwakili seorang pejabat Hindia Belanda. Wilayah Kerajaan Seram Pasir tidak termasuk daerah pedalaman, dan Sultan diberi hak memungut pajak dari rakyat yang berada dalam wilayah kerajaannya. Sultan Jailolo II juga dilengkapi dengan sejumlah bobato yang diambil dari tokoh-tokoh Halmahera Timur dan Tobelo yang bergelar kimalaha serta sangaji.

Baca Juga  10 Jurnalis Indonesia Timur Terima Story Grant Jurnalisme, Tiga dari Maluku

Sebenarnya, kekuatan dan kewibawaan Sultan Jailolo II tidak hanya terletak pada dukungan para bobato belaka, tetapi pada dukungan Gubernemen – dalam hal ini Gubernur Ambon, Merkus. Kekuasaan Sultan Jailolo hanya dapat terjamin karena dukungan dan bantuan Gubernur Merkus dalam upayanya mengatasi operasi-operasi perompakan di kawasan Maluku.Merkus bahkan menyerukan kepada bawahannya untuk memberikan dukungan serupa kepada Sultan Jailolo II. Pemerintah Belanda memberi tunjangan kepada Sultan Jailolo II sebesar f. 250 setiap bulannya.

Setelah Merkus tidak lagi menjabat gubernur, mulai muncul perselisihan antara Sultan Jailolo II dengan Gubernemen Ambon. Pihak Gubernemen menilai bahwa sultan mulai terlibat dengan para bajak laut Tobelo. Pada 1831, Sultan Jailolo II berselisih dengan Komandan Militer Wahai, yang juga menjabat sebagai asisten residen. Komandan militer itu melaporkan kepada Gubernur Maluku bahwa Sultan Jailolo II berencana menyerang Benteng Wahai. Gubernur akhirnya memerintahkan menangkap Sultan Jailolo II, walaupun kemudian dibebaskan karena laporan tersebut didasarkan pada keterangan palsu.

Beberapa saat setelah insiden tersebut, Sultan Jailolo II, Muhammad Asgar, memutuskan pindah dari Seram Pasir karena daerah ini tidak subur untuk pertanian, sehingga banyak rakyatnya yang miskin dan beralih menjadi bajak laut. Ia kemudian mengajukan permintaan kepada Pemeritah Belanda agar ia dan rakyatnya diizinkan kembali ke Halmahera.Ketika berkunjung ke Ambon pada 1832, Sultan Jailolo II mengajukan kembali permohonan pindah ke Obi, pulau yang telah dibeli VOC dari Sultan Bacan.

Sementara pengiku Asgar mendesaknya agar mereka kembali ke Halmahera Timur. Dengan demikian, Asgar dan rakyatnya memiliki keinginan yang berbeda tentang kepindahan itu. Tetapi, permohonan pindah tersebut ditolak Gubernur. Sultan Jailolo II akhirnya memutuskan menempuh jalan sendiri. Ia mengutus adiknya ke Bacan untuk menjajaki kemungkinan pindah, namun upaya ini tidak membuahkan hasil.

Rumah dan sampan di sepanjang teluk Jailolo, Halmahera 1910.

Untuk menyelesaikan kemelut Kesultanan Jailolo, Gubernur Jenderal akhirnya mengutus Pieter Merkus – saat itu menjabat sebagai anggota Raad van Indie – ke Ambon. Pemecahan masalah yang diusulkan Merkus terdiri dari dua alternatif:

  1. Sultan Jailolo II di Seram Pasir dipensiunkan dan diganti dengan Hajuddin sebagai Sultan
    Jailolo III.
  2. Kesultanan Jailolo dibubarkan dan seluruh keluarga kerajaan diasingkan.

Alternatif pertama gagal dijalankan, karena Hajuddin menolak menggantikan kakaknya. Gubernur Ellinghuizen, yang menjadi juru runding Pemerintah Belanda, akhirnya melaksanakan alternatif kedua. Pada akhir 1832, Ellinghuizen mengunjungi Wahai. Dengan alasan untuk mengadakan perundingan di atas kapal yang sengaja didatangkan ke Wahai, Gubernur mengundang Sultan Jailolo II, Raja Muda Hajuddin, Jogugu Jamaluddin, dan Kapita Laut Kamadian, beserta seluruh keluarga mereka – semua berjumlah 60 orang – ke atas kapal. Setelah semuanya berada di atas kapal, mereka ditangkap dan kapal itu pun berlayar menuju Ambon.

Dari Ambon, rombongan tahanan Kesultanan Jailolo diangkut dengan dua kapal keBatavia, kemudian ke Cianjur, tempat mereka diasingkan. Kesultanan Jailolo di Seram Pasir pun dilikuidasi, dan berakhirlah kasus Kesultanan Jailolo. Pada 1844, rombongan tahanan Kesultanan Jailolo – kecuali Hajuddin dan Jamaluddin, putera Sultan Jailolo II – dikembalikan lagi ke Maluku.

Pasca likuidasi Kesultanan Jailolo, pengikut-pengikut Sultan Jailolo asal Halmahera Timur kembali ke daerah asal mereka, setelah sekitar setengah abad menyatakan kesetiaannya kepada Sultan Jailolo. Namun, orang Tobelo dan Galela menolak perintah Gubernur Ambon untuk kembali ke daerah asalnya, dan tetap bermukim di Seram Pasir. Sebagian dari mereka kemudian bergabung dengan para bajak laut yang beroperasi hingga ke utara Jawa Timur. (*)

Sumber : Dikutip dari Buku M. Adnana Amal Kepulauan Rempah-rempah (Perjalanan Sejarah Maluku Utara 1250-1950)